Ribuan Dokter India Tolak Akhiri Mogok Kerja Buntut Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan

JAKARTA  - Ribuan dokter junior India menolak mengakhiri protes atas pemerkosaan dan pembunuhan sesama petugas medis.

Protes mogok kerja kini mengganggu layanan rumah sakit hampir seminggu setelah mereka menggelar aksi nasional yang menuntut tempat kerja yang lebih aman dan penyelidikan kriminal yang cepat.

Para dokter di seluruh wilayah menggelar protes dan menolak menemui pasien non-darurat menyusul pembunuhan petugas medis berusia 31 tahun pada 9 Agustus, yang menurut polisi diperkosa dan dibunuh di rumah sakit di kota timur Kolkata.

Seorang sukarelawan polisi ditangkap dan didakwa melakukan kejahatan tersebut.

Aktivis perempuan mengatakan insiden tersebut menyoroti bagaimana perempuan di India terus mengalami kekerasan seksual meskipun undang-undang yang lebih ketat diberlakukan setelah pemerkosaan beramai-ramai dan pembunuhan seorang pelajar berusia 23 tahun dalam bus di New Delhi pada tahun 2012.

Pemerintah mendesak para dokter untuk kembali bertugas dan membentuk komite untuk menyarankan langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan bagi para profesional kesehatan.

“Penghentian kerja dan aksi duduk kami yang tidak terbatas akan terus berlanjut sampai tuntutan kami dipenuhi,” kata Dr. Aniket Mahata, juru bicara para dokter junior yang melakukan protes di R.G. Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit Kedokteran Kar, tempat kejadian itu terjadi dilansir Reuters, Senin, 19 Agustus.

Sebagai bentuk solidaritas terhadap para dokter, ribuan pendukung dua klub sepak bola terbesar di negara bagian Benggala Barat berbaris di jalan-jalan Kolkata pada Minggu malam sambil meneriakkan “kami menginginkan keadilan”.

Kelompok yang mewakili dokter junior di negara bagian tetangga Odisha, ibu kota New Delhi, dan di negara bagian Gujarat di bagian barat juga mengatakan protes mereka akan terus berlanjut.

Gita Gopinath, wakil direktur pelaksana Dana Moneter Internasional, mengatakan kepada harian Business Standard India, keselamatan di tempat kerja penting untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di negara itu, yang sebesar 37 persen pada tahun fiskal 2022-2023.