JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku belum memutuskan dari mana alokasi anggaran program makan bergizi gratis serupa gagasan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Sementara, sejumlah fraksi DPRD DKI Jakarta mengusulkan Heru Budi mengalokasikan anggaran program makan gratis di sekolah ini diambil dari APBD.
"Ya, kita lihat postur APBD. Dibahas di sana (dengan DPRD)," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 14 Agustus.
Selain itu, Heru juga membuka kemungkinan anggaran makan gratis untuk siswa sekolah-sekolah di Jakarta dialokasikan dari dana corporate social responsibility (CSR) dari badan usaha milik daerah (BUMD).
"Teman-teman BUMD dengan niatnya sendiri ingin memberikan contoh itu melalui CSR-nya. Ya, enggak masalah di Jakarta," ungkap Heru.
Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan mulai melakukan uji coba makan gratis di sekolah. Setidaknya, uji coba ini dimulai setelah peringatan HUT ke-79 RI.
BACA JUGA:
Heru menghitung, jika makanan yang disajikan senilai Rp15 ribu tiap anak, maka setidaknya pemerintah membutuhkan dana hingga Rp8 juta setiap sekolah.
"Misalnya untuk tahap pertama saya hitung kurang lebih lima sampai delapan juta, anak SD. Kalau bisa, seminggu dua kali," jelasnya.
Berhubung anggaran pasti belum dialokasikan, Heru berencana untuk menggunakan tunjangan operasionalnya sebagai Gubernur untuk menjalankan uji coba program makan gratis ini.
"Kan enggak mahal, (per orang) Rp15 ribu. Anggaran operasional gubernur juga bisa kasih itu, dari anggaran saya, operasional gubernur," ucap dia.