Hadapi Pilkada Serentak, Polda Metro Gelar Operasi Mantap Praja Jaya, Kerahkan 88.375 Personel

JAKARTA - Sebanyak 88.375 personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Mantap Praja Jaya 2024 dalam skema pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Jumlah pengerahan personel itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Kayoto saat menjadi Inspektur Upacara apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Melibatkan sejumlah 88.375 personel yang mana terdiri dari 6.991 personel TNI, 17.448 personel Polri, serta didukung oleh 63.936 personel Linmas," ujar Karyoto, Selasa, 13 Agustus.

Operasi Mantap Praja 2024 dilaksanakan selama 140 hari, terhitung sejak 14 Agustus 2024 hingga 31 Desember 2024.

Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2024, puluhan ribu personel gabungan itu bakal disebar ke 31.963 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tesebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Tak hanya pengamanan, seluruh personel yang dilibatkan itu juga akan melaksanakan kegiatan cooling system. Tujuannya semata untuk menjaga stabilitas Kamtibmas.

"Mulai dari cipta kondisi yang dilaksanakan sebelum, pada saat, dan pasca-pelaksanaan tahapan pilkada serentak, yang akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang ada, yang mana kegiatan ini dilakukan meliputi, deteksi dini, cooling system," sebutnya.

"Pengamanan terbuka dan tertutup, hingga penindakan bagi pihak yang berupaya mengganggu pelaksanaan pada setiap tahapan pilkada," sambung Karyoto.

Langkah itu dilakukan karena situasi Pilkada di wilayah hukum Polda Metro Jaya terbilang cukup kompleks. Sebab; ada 3 pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kemudian, 4 pemilihan Walikota yakni di Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi. Lalu, 3 Kabupaten di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang.

“Hal ini dilaksanakan guna mengamankan seluruh tahapan Pemilukada dengan tujuan terciptanya keamanan, kelancaran, ketertiban serta tahapan Pemilukada serentak 2024 di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Karyoto.