Bagikan:

JAKARTA - Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menilai pernyataan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas khilafnya dalam menjalankan amanah sebagai Presiden Indonesia, yang diungkapkan saat acara Dzikir dan Doa Kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta adalah hal yang wajar. 

Menurut putra bungsu Presiden Jokowi itu, permintaan maaf tersebut semata-mata hanya sebagai presiden yang mungkin dalam kepemimpinannya selama 10 tahun ini tidak sempurna, bukan lantaran takut kehilangan pendukung. 

"Saya rasa itukan sebagai seorang presiden pasti juga tidak sempurna, tidak ada mahluk hidup di dunia ini yang sempurna pasti ada yang melakukan kesalahan," ujar Kaesang, Jumat, 2 Agustus. 

Terlebih, lanjut Kaesang, Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober mendatang. 

"Jadi saya rasa itu hal yang manusiawi untuk mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia bahwa habis ini pensiun," katanya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid juga berkomentar soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan permohonan maaf jelang masa jabatannya yang akan berakhir pada Oktober mendatang. 

Namun, menurutnya, yang terpenting adalah laporan pertanggung jawaban (LPJ) Jokowi selama menjadi presiden RI. 

"Itu wajar menyampaikan permohonan maaf dan tentu masyarakat Indonesia memberikan maaf. Tapi selaku presiden itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia, terkait janji-janjinya, terkait kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai di mana," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 2 Agustus. 

 

Menurut Wakil Ketua MPR itu, masyarakat pasti berharap ada bukti pelaksanaan dari janji janji Jokowi saat kampanye sebagai capres. Apalagi, kata Jazilul, presiden juga sama seperti pejabat negara lainnya, yakni mendapat gaji. 

"Maka permohonan maaf selaku pribadi saya yakin masyarakat Indonesia akan memaafkan, tapi selaku presiden itu ada tempatnya untuk menyampaikan maaf dan pertanggung jawaban," kata Jazilul. 

Jazilul juga menilai wajar jika presiden mendapatkan masukan, saran bahkan kritik dari masyarakat. Karena posisi presiden diberikan oleh masyarakat melalui pemilu. 

Legislator dapil Jawa Timur itu juga menilai, banyak yang harus diperbaiki Jokowi di akhir masa jabatannya. Misalnya, janji pertumbuhan ekonomi yang belum terpenuhi, kemudian janji menegakkan demokrasi. 

"Itu ada yang masih belum merasakan kepuasan itu (demokrasi, red), termasuk janji pindah ibukota, sampai hari ini juga belum kan? Jadi masih banyak," kata Jazilul.