Febri Diansyah: Selalu Ada Suap di Balik Slogan Impor Demi Mencukupi Kebutuhan Rakyat

JAKARTA - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti rencana pemerintah melakukan impor bahan pangan termasuk beras. Melalui akun Twitter-nya @febridiansyah, dia mengingatkan sudah banyak kasus korupsi yang terjadi di Tanah Air terkait kebijakan impor.

Ada sejumlah contoh kasus korupsi terkait impor yang disinggungnya seperti korupsi impor daging, ikan, gula, bawang putih, hingga tekstil. Dari berbagai kejadian ini, Febri menyebut selalu ada rente dibalik slogan impor demi mencukupi kebutuhan rakyat.

“Dlm korupsi impor selalu ada rente dibalik berbusa2nya slogan impor demi mencukupi kebutuhan rakyat,” tulisnya seperti dikutip VOI, Minggu, 21 Maret.

Dia mengatakan penerima rente atau suap ini, kebanyakan adalah pejabat yang punya kewenangan. “dan bahkan pimpinan partai politik,” tegasnya.

Pegiat antikorupsi ini kemudian menyinggung korupsi suap impor bawang putih. Dia menyebut dalam kasus ini terkuak ada fee sebesar Rp50 hingga Rp1.700 per kilogram bawang putih yang diimpor.

Sebagai informasi, dalam kasus suap impor bawang putih ini, politikus PDI Perjuangan I Nyoman Dhamantra divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara. 

Vonis ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang meyakini, mantan anggota DPR RI ini menerima suap untuk memuluskan pengurusan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih di Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kemtan).

Selain pidana badan, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman agar I Nyoman tak dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun.

Sementara pemberi suap I Nyoman, yakni Elviyanto dan Mirawati masing-masing di pidana penjara 5 tahun dan denda 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kembali ke Febri, dia menyebut kasus korupsi terkait impor barang yang sudah pernah terjadi sebelumnya harusnya bisa jadi pelajaran. Dirinya juga berharap tak ada lagi kasus korupsi semacam ini, terutama yang berkaitan dengan pangan dan kebituhan pokok.

“Semoga tdk bertambah dan kasus2 tsb dpt menjadi pembelajaran sebelum mengambil kebijakan impor,” pungkasnya.