JAKARTA - Presiden Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41 persen sehingga perlu ditingkatkan.
"Masalah serapan anggaran dan utamanya penggunaan produk dalam negeri, ini yang saya cek, ini masih di angka 41 persen. Penggunaan produk dalam negeri masih 41 persen untuk kabupaten dan kota. (Angka) 41 persen masih kecil, artinya selain itu produk-produk impor," ujar Jokowi di Jakarta, Antara, Rabu, 10 Juli.
Pemerintah kabupaten/kota diminta berhati-hati dalam penyerapan anggaran karena menteri keuangan begitu sulit mengumpulkan penerimaan negara dari berbagai sektor, rupiah demi rupiah.
"Hati-hati (dalam penyerapan anggaran). Kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik itu pajak, PNBP, royalti, dividen, itu serupiah, serupiah, serupiah semuanya dikumpulin Ibu Menkeu. terkumpul jadi penerimaan negara," kata Jokowi.
Presiden menyayangkan apabila penerimaan negara yang ditransfer ke daerah itu kemudian dibelikan produk-produk impor yang justru memberikan manfaat bagi negara lain.
"Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan, mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali, jadi gunakan 100 persen untuk pengadaan barang dan jasa itu produk dalam negeri," kata Jokowi.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa periode lima tahun ke belakang merupakan periode yang tidak mudah, sangat sulit, serta penuh tantangan.
Dari sisi kesehatan terjadi pandemi COVID-19, kemudian di sisi situasi global terjadi perang yang menyebabkan fluktuasi harga minyak dan pangan, serta di sisi lingkungan terjadi gelombang panas, El Nino hingga La Nina.
BACA JUGA:
"Ini menyebabkan banyak sekali, baik krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis keuangan, dan kemanusiaan. Tapi kita patut bersyukur bahwa negara kita mampu bertahan dari hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang ada," ujar Presiden.