Komnas HAM Kenya Laporkan 39 Orang Tewas dalam Aksi Protes Kenaikan Pajak, Bertentangan dengan Klaim Presiden William Ruto

JAKARTA - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Kenya (KNHCR) melaporkan bahwa sebanyak 39 orang tewas dalam aksi protes antipemerintah mengenai rencana kenaikan pajak.

Ketua KNHCR Roseline Adede mengatakan, kematian mereka akibat bentrokan keras antara demonstran dan polisi di negara Afrika Timur itu.

“Data dari catatan kami menunjukkan bahwa tiga puluh sembilan (39) orang tewas dan tiga ratus enam puluh satu (361) orang terluka sehubungan dengan protes di seluruh negeri,” kata Adede dalam pernyataannya dilansir dari Antara, Selasa, 2 Juli. 

“Komisi terus mengecam keras, kekerasan dan pemaksaan yang tidak beralasan yang dilakukan terhadap pengunjuk rasa, personel medis, pengacara, jurnalis, dan tempat-tempat aman seperti gereja, pusat darurat medis, dan ambulans,” tambahnya.

Pernyataan ini muncul ketika sebagian besar generasi muda Kenya bersiap untuk kembali melakukan demonstrasi yang dijadwalkan pada Selasa, dengan alasan rasa frustrasi yang mendalam dan tuntutan akan akuntabilitas pemerintah di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi banyak warga.

Menurut lembaga pengawas hak asasi manusia yang didanai negara tetapi independen itu, jumlah korban tewas berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut: Nairobi (17), Nakuru (3), Laikipia (1), Narok (1), Kajiado (3), Uasin Gishu (4) , Kakamega (1), Kisumu (2), Kisii (1), Mombasa (3), Siaya (1), Kiambu (1) dan Nandi (1).

Jumlah korban tewas baru ini bertentangan dengan pernyataan Presiden William Ruto pada Minggu malam, 30 Juni yang mengklaim hanya 19 orang tewas dalam aksi protes tersebut. Selama wawancara televisi, Ruto menyatakan kematian tersebut bukan karena dirinya.

Namun, keamanan ditingkatkan setelah kerusuhan meluas di Kenya yang dipicu oleh RUU Keuangan 2024.

Protes tersebut mengakibatkan penjarahan yang meluas dan kerusakan properti di seluruh negeri. Ruto tunduk pada tekanan publik pekan lalu dan mengumumkan bahwa dia tidak akan menandatangani RUU kontroversial tersebut.

Kendaraan militer dan pengangkut personel lapis baja telah berpatroli di Nairobi, dan tentara bersenjata lengkap membantu polisi mencegah kekacauan, penjarahan, dan vandalisme.