Bagikan:

JAKARTA - Presiden Kenya William Ruto mencalonkan empat anggota partai oposisi utama untuk membentuk "kabinet berbasis luas" baru yang ia janjikan sebagai tanggapan atas protes nasional.

Anggota oposisi, termasuk pemimpin kementerian keuangan, John Mbadi Ngo'ongo, adalah sekutu pemimpin oposisi Raila Odinga, yang dikalahkan Ruto pada pemilu 2022.

Para pengunjuk rasa muda yang berada di balik demonstrasi selama enam minggu yang memaksa Ruto menarik kenaikan pajak sebesar 2,7 miliar dollar AS, menyuarakan penolakan terhadap ‘koalisi’ pemerintah.

Mereka mengatakan kesepakatan antara kubu-kubu yang bersaing hanya akan melanggengkan tradisi para pemimpin yang mengkooptasi oposisi dengan pekerjaan dan tunjangan, sementara masyarakat tidak merasakan manfaat apa pun.

Sekutu koalisi partai Odinga juga mengatakan pekan lalu, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan kabinet baru.

Lebih dari 50 orang tewas dalam protes tersebut, yang telah menciptakan krisis terbesar dalam dua tahun kekuasaan Ruto.

Meskipun kenaikan pajak ditangguhkan, demonstrasi terus berlanjut, dan banyak aktivis kini menyerukan agar Ruto mengundurkan diri.

Selain empat anggota oposisi, Ruto menyebutkan lima anggota kabinet yang ia pecat awal bulan ini sebagai tanggapan atas tuntutan pengunjuk rasa.

Pekan lalu, Ruto mengumumkan 11 nominasi – enam di antaranya merupakan nominasi dari kabinet sebelumnya.

Latar belakang salah satu nominasi pada Rabu, 24 Juli jelas. Ruto mengatakan dia akan segera mengumumkan nominasi tambahan.

“Saya memuji kepemimpinan berbagai organisasi atas tanggapan mereka yang menggembirakan terhadap upaya saya untuk berkonsultasi mengenai pembentukan pemerintahan berbasis luas,” kata Ruto dalam pidatonya dari kediaman resminya dilansir Reuters.

Presiden Kenya juga mengatakan akan mengusulkan amandemen undang-undang antikorupsi dan pengadaan publik.

Protes ini sebagian besar disuarakan lewat media sosial dan menonjol karena mobilisasinya yang luas terhadap warga Kenya lintas etnis dan regional.

Para pengunjuk rasa mengecam seluruh kelas politik sebagai korup dan menyerukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi korupsi dan tata kelola yang buruk.