Bagikan:

JAKARTA - Otoritas Barcelona, salah satu destinasi liburan utama di Spanyol, mengumumkan rencana untuk melarang penyewaan apartemen bagi wisatawan mulai tahun 2028, langkah untuk mengendalikan lonjakan biaya perumahan dan membuat kota itu layak huni bagi penduduknya.

Wali Kota Jaume Colloboni mengatakan, Barcelona akan mencabut izin sekitar 10.101 apartemen yang saat in disetujui untuk penyewaan jangka pendek pada November 2028 mendatang.

"Kami menghadapi apa yang kami yakini sebagai masalah terbesar Barcelona," kata Collboni dalam sebuah acara pemerintah kota, dilansir dari Reuters 28 Juni.

Ledakan persewaan jangka pendek di Barcelona, ​​kota yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing di Spanyol, berarti beberapa penduduk tidak mampu membeli apartemen, setelah sewa naik 68 persen dalam 10 tahun terakhir dan biaya pembelian rumah naik 38 persen, kata Collboni.

Akses terhadap perumahan telah menjadi pendorong kesenjangan, khususnya bagi kaum muda, tambahnya.

Pemerintah nasional menikmati manfaat ekonomi dari pariwisata, Spanyol berada di peringkat tiga negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, tetapi penduduk lokal tidak mampu membayar di beberapa tempat, sementara gentrifikasi dan preferensi pemilik untuk persewaan turis yang menguntungkan semakin menjadi topik hangat di seluruh Eropa.

Pemerintah daerah telah mengumumkan pembatasan persewaan jangka pendek di tempat-tempat seperti Kepulauan Canary Spanyol, Lisbon dan Berlin dalam dekade terakhir.

Terpisah, Menteri perumahan Sosialis Spanyol Isabel Rodriguez mengatakan, dia mendukung keputusan Barcelona.

"Ini tentang melakukan semua upaya yang diperlukan untuk menjamin akses ke perumahan yang terjangkau," cuitnya di media sosial X.

Adapun platform persewaan liburan Airbnb, yang menampung sejumlah besar iklan di Barcelona, ​​tidak segera menanggapi permintaan komentar.

"Collboni membuat kesalahan yang akan menyebabkan kemiskinan dan pengangguran (yang lebih tinggi)," asosiasi apartemen turis Barcelona APARTUR mengatakan dalam sebuah pernyataan, menambahkan larangan tersebut akan memicu peningkatan apartemen turis ilegal.

Namun, hotel-hotel akan diuntungkan dari langkah tersebut. Pembukaan hotel baru di area paling populer di kota itu dilarang oleh partai sayap kiri yang memerintah Barcelona antara tahun 2015 dan 2023. Tetapi, Collboni telah mengisyaratkan ia dapat melonggarkan pembatasan tersebut.

Sementara, asosiasi hotel Barcelona menolak berkomentar mengenai pengumuman Jumat pekan lalu tersebut.

"10.000 apartemen itu akan digunakan oleh penduduk kota atau akan dipasarkan untuk disewakan atau dijual," kata Collboni tentang tindakan tersebut.

Pemerintah daerah Barcelona mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka akan mempertahankan aturan inspeksi "yang kuat" untuk mendeteksi potensi apartemen turis ilegal setelah larangan tersebut mulai berlaku.

Tidak ada apartemen turis baru yang diizinkan di kota itu dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah telah memerintahkan penutupan 9.700 apartemen turis ilegal sejak tahun 2016 dan hampir 3.500 apartemen telah diambil alih untuk digunakan sebagai perumahan utama bagi penduduk setempat, katanya.