Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat diketahui mencoba menghubungi Korea Utara beberapa kali, sejak Joe Biden menjabat sebagai Presidem Amerika Serikat dua bulan lalu. 

Juru bicara Gedung Putih Biden Jen Psaki mengatakan kepada wartawan, pejabat Amerika Serikat telah menghubungi Korea Utara melalui sejumlah saluran, untuk menjalin komunikasi dengan negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un tersebut.

“Tujuan kami adalah mengurangi risiko eskalasi. Tapi sampai saat ini belum ada tanggapan,” kata Psaki, melansir Reuters

Dia tidak merinci jenis eskalasi apa yang dikhawatirkan Amerika Serikat. Tapi diketahui, Korea Utara melakukan enam uji coba nuklir antara tahun 2006 dan 2017.

Pada Senin kemarin, Gedung Putih menyebut kedinginan dalam hubungan yang dimulai era Presiden Donald Trump, berdampak terhadap Kepresidenan Joe Biden, sehingga Korea Utara sejauh ini menolak permintaan dialog. 

Korea Utara yang bersenjata nuklir menyerah pada diplomasi dengan Trump, meskipun dia dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan tiga pertemuan puncak tingkat tinggi dan bertukar serangkaian surat.

Donald Trump telah menolak permohonan Korea Utara untuk melonggarkan sanksi terhadap Pyongyang, kecuali Kim Jong-un mengambil langkah untuk membongkar program nuklirnya, yang ditolak dengan jelas. 

Psaki mengatakan, pemerintah sedang berkonsultasi dengan mantan pejabat pemerintah AS yang telah terlibat dalam kebijakan Korea Utara dari pemerintahan sebelumnya, sambil juga mencari masukan dari sekutu Jepang dan Korea Selatan.

"Ini menyusul lebih dari setahun tanpa dialog aktif dengan Korea Utara, meskipun AS telah melakukan berbagai upaya untuk terlibat. Anda semua dapat mengantisipasi, akan ada perluasan berkelanjutan dari keterlibatan dengan mitra dan sekutu di wilayah tersebut," terangnya.

Seorang pejabat senior Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan kepada Reuters pada Hari Sabtu, ada upaya untuk menjangkau pemerintah Korea Utara melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari.

Pentagon menyatakan keprihatinan awal bulan ini tentang laporan PBB yang mengindikasikan kemungkinan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir untuk bom oleh Korea Utara.