JAKARTA - Korea Utara pada Hari Senin mengkritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio karena menyebut mereka sebagai "negara nakal" dalam wawancara media, mengatakan komentar itu tidak membantu kepentingan Washington, lapor media pemerintah KCNA.
Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan negara itu akan menanggapi provokasi AS yang bermusuhan dengan tegas, lapor KCNA seperti melansir Reuters 3 Februari.
Ini adalah kritik pertama Korea Utara terhadap pemerintahan Trump sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada 20 Januari, kata kantor berita Yonhap.
Lebih lanjut, kementerian itu juga mengutuk rencana perisai pertahanan rudal baru Amerika Serikat, dengan mengatakan hal itu mengharuskan Korea Utara untuk memperkuat kekuatan militernya sendiri, lapor KCNA.
Presiden AS Donald Trump minggu lalu menandatangani perintah eksekutif yang "mengharuskan proses untuk mengembangkan 'American Iron Dome,'" perisai pertahanan rudal AS generasi berikutnya terhadap rudal balistik, hipersonik, jelajah, dan bentuk serangan udara lainnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Menlu Rubio Minta Panama Akhiri Pengaruh China di Terusan atau Menghadapi Tindakan AS
03 Februari 2025, 11:15 -
| BERITA
Militer Israel Ledakkan Gedung-gedung di Kamp Pengungsi Tepi Barat Palestina
03 Februari 2025, 10:00 -
| BERITA
Ukraina Sebut Desakan AS Soal Gencatan Senjata dan Pemilu Sebagai 'Rencana Gagal'
03 Februari 2025, 09:00 -
| BERITA
Pelapor Khusus PBB Kecam Kekerasan Terhadap Wanita dan Anak Perempuan di Gaza
03 Februari 2025, 08:00 -
| BERITA
PM Qatar Serukan Hamas dan Israel Segera mulai Perundingan Tahap Kedua Gencatan Senjata
03 Februari 2025, 06:00
"Ide sistem pertahanan rudal baru, yang mengingatkan kita pada rencana 'Star Wars' yang berbahaya pada masa Perang Dingin, menimbulkan risiko pembenaran perlombaan senjata dengan dalih menghadapi 'ancaman' musuh, terlepas dari kelayakannya," kata Kementerian Luar Negeri Korea Utara, menurut KCNA.
"Lingkungan keamanan global yang semakin keras mendesak kita untuk terus mengembangkan kemampuan pertahanan diri berdasarkan pencegahan nuklir," tambah kementerian.
