Menlu Rubio Minta Panama Akhiri Pengaruh China di Terusan atau Menghadapi Tindakan AS

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Hari Minggu memperingatkan Presiden Panama Jose Raul Mulino, Washington akan "mengambil tindakan yang diperlukan" jika Panama tidak segera mengambil langkah untuk mengakhiri apa yang Presiden Donald Trump lihat sebagai pengaruh dan kendali China atas Terusan Panama.

Presiden Mulino, setelah pembicaraan dengan diplomat tinggi AS di Kota Panama, mengisyaratkan akan meninjau perjanjian yang melibatkan Tiongkok dan bisnis Tiongkok, mengumumkan kerja sama lebih lanjut dengan AS mengenai migrasi.

Di sisi lain, Ia menegaskan kembali kedaulatan negaranya atas jalur air tersibuk kedua di dunia itu tidak dapat didiskusikan.

Menlu Rubio menyampaikan pesan dari Presiden Trump, kehadiran Tiongkok - melalui perusahaan yang berbasis di Hong Kong yang mengoperasikan dua pelabuhan di dekat pintu masuk terusan - merupakan ancaman bagi jalur air itu dan pelanggaran perjanjian AS-Panama, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce dalam sebuah pernyataan.

"Menteri Luar Negeri Rubio menegaskan status quo ini tidak dapat diterima dan bahwa jika tidak ada perubahan segera, Amerika Serikat harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya berdasarkan Perjanjian," kata Bruce, melansir Reuters 3 Februari.

Menlu Rubio tidak menjelaskan secara rinci langkah-langkah apa yang harus diambil Panama atau seperti apa pembalasan Negeri Paman Sam nantinya.

Setelah kembali menjabat, Presiden Trump mengancam akan mengambil alih Terusan Panama, yang dibangun oleh Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dan diserahkan kepada Panama pada tahun 1999, dengan mengklaim terusan tersebut dioperasikan oleh Beijing.

Ia menolak untuk mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer di Panama, yang menuai kritik dari teman dan musuh Washington di Amerika Latin.

Pada Hari Minggu, Presiden Trump mengatakan, menurutnya pasukan tidak akan diperlukan, tetapi Panama telah melanggar perjanjian tersebut dan Amerika Serikat akan mengambil kembali terusan tersebut.

"China mengelola Terusan Panama. Itu tidak diberikan kepada China, itu diberikan kepada Panama, tetapi mereka melanggar perjanjian dan kami akan mengambilnya kembali, atau sesuatu yang sangat kuat akan terjadi," kata Presiden Trump kepada wartawan.

"Saya tidak berpikir pasukan akan diperlukan di Panama," tambahnya.

Presiden Mulino mengatakan pertemuannya dengan Menlu Rubio penuh rasa hormat dan ramah. Dia menunjukkan kesediaan untuk meninjau beberapa bisnis China di Panama, termasuk konsesi utama selama 25 tahun untuk CK Hutchison Holdings yang berbasis di Hong Kong yang diperbarui pada tahun 2021 untuk pengoperasian pelabuhan di kedua pintu masuk terusan, sambil menunggu hasil audit.

Kontrak tersebut telah menjadi sasaran anggota parlemen AS dan pemerintah sebagai contoh perluasan China di Panama, yang mereka klaim bertentangan dengan perjanjian netralitas yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1977.

Pemerintah Panama dan beberapa pakar menolak pernyataan tersebut, terutama karena pelabuhan tersebut bukan bagian dari operasi kanal tersebut. Kanal tersebut dioperasikan oleh Otoritas Terusan Panama, badan otonom yang diawasi oleh Pemerintah Panama.

Perjanjian luas antara Panama dan Tiongkok untuk berkontribusi pada inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, yang menjadi dasar negara Asia tersebut memperluas investasi di Panama selama pemerintahan sebelumnya, tidak akan diperbarui, kata Presiden Mulino.

"Kami akan mempelajari kemungkinan untuk mengakhirinya lebih awal," tambahnya.

"Saya tidak merasa ada ancaman nyata saat ini terhadap perjanjian (netralitas), validitasnya, dan apalagi penggunaan kekuatan militer untuk membuat perjanjian tersebut," kata Presiden Mulino, seraya menambahkan penting untuk melakukan pembicaraan tatap muka dengan Presiden Trump.

Terpisah, China mengatakan mereka tidak berperan dalam pengoperasian terusan tersebut, menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Panama atas jalur perairan tersebut.

"Tiongkok tidak pernah ikut campur," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning ketika ditanya tentang klaim AS bulan lalu, seraya menambahkan Tiongkok mengakui terusan tersebut sebagai "jalur perairan internasional yang netral secara permanen."