Tanggapi Seruan Soal Terusan Panama, China: Siapa Sebenarnya yang Lama Melakukan Kontrol Paksa?

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri China mengatakan Amerika Serikat membingkai urusan terminal di Terusan Panama sebagai isu politik dana keamanan, sambil menginginkan kendali atas jalur air tersebut.

Itu disampaikan kementerian menanggapi seruan AS bersama sejumlah negara di kawasan untuk mendukung Panama dalam sengketa dengan China, serta klaim tindakan Beijing adalah upaya terang-terangan untuk mempolitisasi perdagangan maritim

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan dalam konferensi pers Hari Rabu, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan hanya distorsi fakta.

"Siapa sebenarnya yang lama melakukan kontrol paksa atas Terusan Panama, menginvasi Panama, dan menginjak-injak kedaulatan dan martabat Panama? Siapa sebenarnya yang menginginkan Terusan Panama, mencoba memiliki jalur air internasional yang seharusnya netral secara permanen, dan tidak menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan ini?," kata Lin dikutip dari Global Times (30/4).

"Jawabannya cukup jelas. Amerika Serikat-lah yang telah membingkai urusan normal terkait terminal-terminal terkait sebagai isu politik dan keamanan. Amerika Serikat-lah yang telah berpura-pura dan memfitnah negara lain dengan rumor," tandas Lin.

Lin juga menyatakan, otoritas berwenang Tiongkok melakukan inspeksi rutin terhadap kapal sesuai dengan hukum dan peraturan. Posisi Tiongkok mengenai isu pelabuhan Panama jelas dan akan dengan tegas membela hak dan kepentingannya yang sah.

"Kami mendesak negara-negara terkait untuk tidak dibutakan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat jahat," imbau Lin.

Diberitakan sebelumnya, AS pada Hari Selasa memimpin sekelompok negara regional dalam seruan bersama untuk mendukung Panama dalam sengketa dengan China mengenai Terusan Panama, menyebut tindakan Beijing sebagai ancaman bagi mereka semua.

Amerika Serikat memimpin pernyataan bersama dari sebagian besar negara-negara berhaluan kanan, seperti Bolivia, Kosta Rika, Guyana, Paraguay serta Trinidad dan Tobago.

Tindakan China "adalah upaya terang-terangan untuk mempolitisasi perdagangan maritim dan melanggar kedaulatan negara-negara di belahan bumi kita," kata pernyataan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS.

"Panama adalah pilar sistem perdagangan maritim kita, dan karenanya harus tetap bebas dari tekanan eksternal yang tidak semestinya," katanya, melansir Al Arabiya dari AFP.

"Setiap upaya untuk merusak kedaulatan Panama merupakan ancaman bagi kita semua," tandasnya.

Panama mengambil alih kendali atas dua pelabuhan (Terminal Balboa dan Terminal Cristobal yang mengapit sisi Pasifik dan Atlantik di Terusan Panama) yang sebelumnya dioperasikan oleh sebuah konglomerat yang berbasis di Hong Kong di jalur penting untuk perdagangan global, menyusul keputusan Mahkamah Agung Panama pada Bulan Januari.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bulan lalu mengecam China karena diduga menahan dua kapal berbendera Panama sebagai tanggapan atas pengambilalihan tersebut.

China sendiri mengancam Panama dengan pembalasan tetapi membantah menahan kapal-kapal tersebut, menuduh Amerika Serikat melakukan pemalsuan.

Presiden AS Donald Trump yang kembali menjabat tahun lalu berjanji untuk merebut kembali kendali AS atas Terusan Panama, yang diserahkan dalam kesepakatan yang dicapai oleh Pemerintahan Presiden Jimmy Carter pada tahun 1978 dengan persetujuan Senat yang tipis, serta kritik pentingnya terusan tersebut bagi keamanan Negeri Paman Sam.