JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mendorong pembentukan undang-undang khusus guna membantu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menyelesaikan target Reforma Agraria.
Salah satu masalah yang dihadapi yakni proses sertifikasi 9 juta hektar lahan yang 4,1 juta di antaranya berasal dari kawasan hutan.
"Iya, kalau kita melihat beban kerja dan tugas berat dari apa Reforma Agraria ini saya mengatakan harus undang-undang khusus yang mengatur ini supaya tercapai rumah besar kerja untuk Reforma Agraria," ujar Junimart kepada wartawan di Bali, Jumat, 14 Mei.
Tak hanya Undang-Undang, Junimart juga mendorong pembentukan badan khusus. Sebab, dalam permasalahan ini ATR/BPN akan bersinggungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
BACA JUGA:
Dengan adanya badan khusus itu, kedua kementerian bisa melebur untuk menyelesaikan target sertifikasi 9 juta hektar lahan.
"Kan 9 juta itu sebagian besar menjadi pelepasan kawasan hutan maka komunikasi itu sangat perlu dilakukan," kata Junimart.
Presiden Joko Widodo dalam Nawacita telah menargetkan 9 juta hektare lahan sebagai target Reforma Agraria.
Target 9 juta hektar reforma agraria itu pemerintah menargetkan 4,1 juta hektar berasal dari kawasan hutan dan 0,4 hektar dari kawasan non hutan. Sementara 4,5 juta hektar sisanya melalui program sertifikasi tanah.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
