Polisi Periksa Kepsek Usut Kasus Guru Cekik dan Jambak Siswa di SDN Batusapi Sukabumi

SUKABUMI - Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal (PPA Satreskrim) Polres Sukabumi meminta keterangan dari Kepala SDN Cibodas, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, terkait kasus dugaan penganiayaan murid diduga dilakukan oknum guru di SDN Batusapi. 

"Saat ini Kepala SDN Cibodas masih dimintai keterangan sebagai saksi," kata Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Ipda Sidik Zaelani di Mapolres Sukabumi, dikutip dari Antara, Senin, 10 Juni. 

Informasi yang dihimpun, pemeriksaan terhadap Kepala SDN Cibodas ini karena terduga pelaku inisial TE selain mengajar sebagai guru pendidikan jasmani, olah raga dan kesehatan (PJOK) di SDN Batusapi, juga merupakan guru di SDN Cibodas. TE diperbantukan di SDN Batusapi karena kekurangan guru mata pelajaran PJOK.

Sidik mengatakan hingga saat ini pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi seperti rekan korban di SDN Batusapi, Kepala SDN Batusapi, Kepala SDN Cibodas dan sejumlah saksi lainnya. Kasus ini pun masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum ada yang ditetapkan menjadi tersangka.

Sementara, Kepala SDN Cibodas berinisial TN belum bisa memberikan keterangan kepada wartawan terkait kedatangannya ke  Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, Senin hari ini. 

"Maaf kepada rekan-rekan media, saya bukannya tidak mau diwawancara sekarang karena masih dimintai keterangan, setelah ini selesai nanti saya akan menemui rekan-rekan," katanya.

Sebelumnya, seorang pelajar SDN Batusapi diduga mengalami penganiayaan oleh oknum guru PJOK berinisial Te. Kejadian ini berawal saat korban tidak sengaja menendang bola dan bola tersebut mengenai kepala oknum guru Te, sehingga spontan menjambak dan mencekik anak didiknya itu.

Pasca-kejadian ini oknum guru yang didampingi oleh pengacara serta PGRI Kabupaten Sukabumi sudah meminta maaf dengan mendatangi langsung rumah keluarga korban. Orang tua MPI pun sudah memberikan maaf, tetapi pihaknya tetap ingin kasus ini diproses secara hukum.