Bagikan:

BOGOR - DPRD Kota Bogor menyoroti beberapa kasus dunia pendidikan di Kota Bogor. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani miris dengan kasus dugaan pencabulan oleh guru hingga pungli dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Teranyar, dugaan pungli melibatkan Kepsek atau Kepala SDN Cibeureum 1, Kota Bogor terkuak saat Wali Kota Bogor Bima Arya menyambangi sekolah tersebut pada Rabu 13 September 2023.

Oknum Kepsek di SDN Cibeureum 1 itu pun langsung dicopot jabatannya. Sebab, oknum Kepsek SDN tersebut bukan cuma menerima pungli, tapi juga melakukan pemecatan sepihak pada salah satu guru honorer yang melaporkan hal tersebut.

Devie Prihartini Sultani pun merasa miris lantaran kasus PPDB tingkat SMP dan SMA belum juga reda, kini muncul dugaan pungli atau gratifikasi di tingkat SD.

"Dunia pendidikan Kota Bogor benar-benar tercoreng," kata dia, Rabu 13 September 2023.

Ia pun menilai bahwa jargon Kota Bogor dengan 'Anti Pungli' yang tertulis dalam banner dan terpasang di setiap sekolah hanyalah 'lip service' belaka.

Adanya abuse of power yang ditunjukkan oleh Kepala SDN 1 Cibeureum, dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan di Kota Bogor.

“Menurut saya menjadi PPDB tahun ini adalah yang terburuk dalam perjalanannya selama ini. Ternyata slogan-slogan anti pungli hanya menjadi lip service saja,” kata dia.

Menurut dia, carut marut dunia pendidikan di Kota Bogor merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor Sujatmiko harus bertanggungjawab.

Sebab, Disdik yang punya peran sebagai pembina sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan, nyatanya tidak bisa memberikan gambaran positif.

Selain kasus gratifikasi, terkuak pula kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru di SDN Pengadilan 2.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh aparat kepolisian, pelaku pelecehan berinisial BBS (30), telah melakukan pelecehan terhadap muridnya sejak 2022.

Politisi NasDem itu pun merasa prihatin kepada para korban.

Sekolah yang seharusnya bisa menjadi rumah kedua bagi para siswa, malah menjadi tempat yang menyimpan trauma bagi para korban pelecehan.

“Saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Intinya kami dari DPRD Kota Bogor siap memberikan perlindungan dan membantu proses pemulihan para korban. Ini merupakan kenyataan pahit yang harus kita telan bahwa sekolah bukan lagi tempat yang aman,” kata Devie Prihartini Sultani.

Devie Prihartini Sultani pun mempertanyakan predikat Kota Layak Anak yang baru-baru ini disematkan ke Kota Bogor.

"Apakah memang benar, Kota Bogor sudah layak untuk anak? Apakah visi misi Kota Ramah Keluarga sudah tercapai di akhir masa jabatan Wali Kota Bima Arya?" ketusnya.

Secara tegas, pihaknya akan mengambil langkah tegas dengan melakukan rapat kerja khusus membahas persoalan sektor pendidikan di Kota Bogor.