Kepala HAM PBB Dukung Kesepakatan Gencatan Senjata Konflik Gaza yang Diusulkan Amerika Serikat

JAKARTA - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk pada Hari Selasa menyatakan dukungannya terhadap usulan gencatan senjata konflik Gaza yang diajukan Amerika Serikat, menggambarkan situasi di wilayah kantong Palestina itu "sangat parah".

Turk mengatakan, norma dan standar tentang perilaku perang telah dilanggar secara brutal di Gaza. Sehingga, setiap inisiatif yang dapat mengarah pada berakhirnya permusuhan disambut baik.

"Kami hanya bisa berharap itu tercapai karena situasi kemanusiaan. Kami bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkannya lagi. Ini sangat genting. Ini sangat parah," kata Turk dalam konferensi pers usai kunjungan dua hari ke Malaysia, melansir Reuters 4 Juni.

Pekan lalu, Presiden Joe Biden pada Hari Jumat memaparkan apa yang ia gambarkan sebagai proposal tiga fase untuk gencatan senjata di Gaza, sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel, dengan mengatakan "sudah saatnya perang ini berakhir" dan memperoleh reaksi awal yang positif dari Hamas.

Fase pertama melibatkan gencatan senjata selama enam minggu, ketika pasukan Israel akan mundur dari "semua wilayah berpenduduk" di Gaza, beberapa sandera - termasuk orang tua dan wanita - akan dibebaskan dengan imbalan ratusan tahanan Palestina, warga sipil Palestina dapat kembali ke rumah mereka di Gaza dan 600 truk sehari akan membawa bantuan kemanusiaan ke daerah kantong yang hancur itu.

Dalam fase ini, Hamas dan Israel akan menegosiasikan gencatan senjata permanen yang menurut Presiden Biden akan berlangsung "selama Hamas memenuhi komitmennya."

Jika negosiasi berlangsung lebih dari enam minggu, gencatan senjata sementara akan diperpanjang, sementara negosiasi berlanjut.

Pada fase kedua, Presiden Biden mengatakan akan ada pertukaran untuk semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria, sedangkan pasukan Israel akan mundur dari Gaza dan gencatan senjata permanen akan dimulai.

Tahap ketiga akan mencakup rencana rekonstruksi besar untuk Gaza dan pengembalian "sisa-sisa terakhir" para sandera kepada keluarga mereka.

"Sudah saatnya perang ini berakhir dan hari berikutnya dimulai," kata Presiden Biden.

Hamas, yang menurut Presiden Biden menerima proposal dari Qatar, merilis pernyataan yang menanggapi secara positif.

Hamas mengatakan siap untuk terlibat "secara positif dan konstruktif" dengan proposal apa pun yang didasarkan pada gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel, rekonstruksi Gaza, pengembalian mereka yang mengungsi, dan kesepakatan pertukaran tahanan "yang sebenarnya" jika Israel "dengan jelas mengumumkan komitmen terhadap kesepakatan tersebut".

Pada Hari Senin, Amerika Serikat mengatakan mereka ingin sembilan dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi yang mendukung proposal yang digariskan oleh Presiden Biden, untuk mengakhiri pertempuran antara pasukan Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Jalur Gaza.

Suatu resolusi memerlukan setidaknya sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh anggota tetap yang terdiri dari AS, Prancis, Inggris, China dan Rusia untuk meloloskannya.