Bagikan:

JAKARTA - Sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mulai menguak alasan memilih mendukung pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret. Salah satunya soal setoran wajib dari daerah ke DPP Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPC Demokrat Wakatobi, Sulawesi Tenggara, La Moane Sabara mengaku mendukung KLB lantaran ingin Partai Demokrat kembali menjadi partai demokratis dan terbuka. Lagipula, KLB bukan sesuatu yang haram karena diatur dalam AD/ART. 

"Kami menginginkan agar hak dan kewenangan ketua-ketua DPC betul-betul berjalan sebagaimana yang ditetapkan," ujar La Moane dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta, Kamis 11 Maret.

Salah satunya, lanjut dia, yakni terputusnya kewenangan DPC dan DPD untuk mengusulkan putra daerah terbaik diusung menjadi kepala daerah.

"Ketika kami ingin mengusulkan kader untuk menjadikan calon bupati, calon wakil bupati maka semua harus bergantung DPP, sementara yang mengetahui proses demokrasi adalah kami ketua DPC," jelas La Moane.

Selain itu, paling meresahkan DPC dan DPD, yakni adanya setoran wajib ke DPP yang dinilai sangat memberatkan pengurus daerah partai Demokrat.

"Misalnya, diwajibkan dan diharuskan DPC menyetor ke DPP, diwajibkan fraksi menyetor ke DPP. Bagaimana mau membesarkan daerah jika sistem seperti ini? Maka, kami menginginkan KLB karena melalui KLB semuanya dikembalikan sebagaimana terjadi saat Demokrat ini berdiri," ungkap dia.

Untuk itu, La Moane mengajak seluruh ketua DPC maupun DPD untuk bersama- sama ketua umum baru terpilih untuk membesarkan Partai Demokrat.

"Kepada DPC yang masih ragu mari bergabung di KLB ini. Bersama sama lebih bagus ke depan dibawah kepemimpinan Moeldoko," tandas La Moane.