DPR Minta LPJK Serius Awasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024 untuk meningkatkan fungsi pengawasan kualitas infrastruktur secara signifikan. Lantaran adanya banyak permasalahan dalam pembangunan konstruksi jalan tol yang harus segera diperbaiki.  

Menurut Lasarus, jalan tol memiliki batasan usia pakai, sehingga wajib diantisipasi berbagai kerusakan dengan memprioritaskan perencanaan dan analisis yang mendalam sejak awal.

“Kami yakin struktur kepengurusan LPJK sangat berkompeten, sehingga harus segera bekerja nyata di seluruh dunia usaha jasa konstruksi dengan memperhatikan aspek hulu hingga ke hilir yang diawali dari tahap perencanaan,” ujar Lasarus dalam keterangannya, Kamis 11 Maret.

Sebelumnya Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan memperketat pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian menyampaikan bahwa artinya mungkin Ditjen Bina Marga secara reguler setiap tiga bulan sekali akan mengecek kinerja SPM.

SPM ini memiliki kriteria yang bermacam-macam mulai dari kenyamanan, apakah jalan tolnya ada lubang atau genangan air termasuk bagian dari SPM tersebut.

Mengutip laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan.

Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.