Bagikan:

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR menargetkan, adanya pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Indonesia lebih dari 44.000 orang, pada 2024 mendatang.

"Target pembinaan tenaga kerja konstruksi tahun 2024 ditargetkan 44.100 orang," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Rachman Arief Dienaputra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 20 Juni.

Rachman mengatakan, pembinaan tenaga kerja tersebut akan terbagi dalam dua program, yakni manajemen pelaksanaan sertifikasi TKK reguler dan program pelatihan vokasi.

"Untuk program manajemen pelaksanaan sertifikasi TKK reguler 28.800. Sedangkan, program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sertifikasi bidang konstruksi SMK, politeknik, universitas 15.300 orang," ujarnya.

Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyebut, jumlah tenaga kerja bidang konstruksi di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua LPJK Taufik Widjoyono dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, pada Kamis, 15 Juni.

"Jadi, sekarang ini baru ada 393 ribu orang (bersertifikat)," kata Taufik.

Taufik menilai, jumlah tersebut masih jauh dari angka minimal yang diperkirakan dirinya untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Mohon maaf kami tidak punya data, tetapi angka-angka dari pusat statistik menunjukkan 8 juta orang (tenaga kerja bidang konstruksi), itu ada sopir, ada kenek, dll. Jadi, ini kalau bisa saya sebut perkiraan saya, sebenarnya minimal orang bersertifikat itu adalah 30 persen dari 8 juta," ungkapnya.

Menurut Taufik, sertifikat merupakan dasar kompetensi tenaga kerja yang disiapkan oleh pengguna, dalam hal ini Kementerian PUPR untuk sama dengan standar yang dipakai di luar negeri.

"Jadi, standar nasional kompetensi dasarnya adalah SKKNI, jadi sekali orang itu bersertifikat, maka dia akan sama untuk seluruh nasional dan kedua dia akan sama juga dengan standar yang di luar negeri," ucapnya.