JAKARTA - Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan, pihaknya akan tetap menangguhkan pendanaan bagi badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), sampai penyelidikan terhadap dugaan keterkaitan dengan kelompok militan Palestina Hamas selesai.
Dalam wawancara dengan BBC Hari Minggu Menlu Cameron mengatakan, dirinya akan menuntut lebih, sebelum pendanaan dilanjutkan, seperti dikutip dari The National News 13 Mei.
Menlu Cameron mengatakan, dia ingin melihat "usaha nyata" dari UNRWA "bahwa mereka akan menyelidiki hal-hal ini dengan benar, bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi, bahwa (mereka) mengubah prosedur mereka dan segala hal lainnya, karena Anda tidak dapat mengharapkan kami untuk berkumpul kembali dan mulai mendanai sebuah organisasi, ketika beberapa pekerjanya terlibat pada tanggal 7 Oktober".
Inggris sedang menunggu temuan laporan kedua, kata Cameron.
Badan PBB yang bekerja untuk pengungsi Palestina diselidiki setelah adanya tuduhan Israel, yang menyebutkan beberapa stafnya terkait dengan Hamas, dengan 12 di antaranya disebut terlibat dalam serangan terhadap wilayah selatan Israel 7 Oktober lalu.
Tuduhan itu disikapi UNRWA dengan melakukan penyelidikan internal. Sekjen PBB juga membentuk tim peninjau eksternal independen terhadap UNRWA yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Prancis. Itu dilakukan bersamaan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB (OIOS),
Sejumlah negara donor memutuskan untuk menangguhkan sementara pendanaan mereka. Belakangan, sejumlah negara memutuskan untuk melanjutkan pendanaan, termasuk Kanada dan Australia, seiring dengan penjelasan dan langkah yang diambil oleh UNRWA.
Maret lalu, militer Israel mengatakan badan bantuan PBB di Gaza UNRWA mempekerjakan lebih dari 450 "operator militer" dari Hamas dan kelompok militan bersenjata lainnya, dengan informasi intelijen ini telah dibagikan kepada PBB.
"Lebih dari 450 pegawai UNRWA adalah anggota militer dalam kelompok teror di Gaza. Lebih dari 450 orang. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini sistematis. Tidak ada klaim 'Kami tidak tahu'," kata juru bicara militer Laksamana Muda Daniel Hagari kepada wartawan dalam sebuah pengarahan, dilansir dari Reuters.
"Kami mengirimkan informasi yang saya bagikan sekarang, serta informasi intelijen lebih lanjut, kepada mitra internasional kami, termasuk PBB," lanjutnya.
BACA JUGA:
Awal bulan ini, Komisaris Jenderal (Komjen) UNRWA Philippe Lazzarini saat konferensi pers di Jenewa, Swiss mengatakan, banyak negara donor melanjutkan pendanaannya, kecuali Inggris, Austria dan Swiss, sementara Amerika Serikat belum memutuskan apakah akan melanjutkan pendanaan, setelah penangguhan berakhir pada Maret 2025 mendatang.
Para pemimpin Palestina menuduh Israel melakukan serangan politik terhadap UNRWA, menyerukan agar pendanaan badan itu dilanjutkan kembali.
Diketahui, UNRWA mempekerjakan 13.000 staf di Gaza, memberikan bantuan sehari-hari kepada lebih dari setengah dari 2,3 juta warga Palestina di Gaza. Pembekuan pendanaan secara dramatis memperburuk ketegangan yang dialami lembaga tersebut yang sudah sangat terbebani selama hampir lima bulan perang.
