JAKARTA - Sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih kosong. Bahkan, terdapat posisi kepala dinas yang diisi pelakasana tugas (plt) selama setahun belakangan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan telah melakukan seleksi terbuka jabatan eselon II yang kosong.
Hanya saja, Heru mengaku belum bisa melantik calon pejabat yang lolo seleksi karena belum ada perizinan dan rekomendasi dari kementerian.
"Saya sudah push, saya sudah minta sejak Januari. Ini saya buka saja di sini. Tapi saya keterbatasannya harus ada rekomendasi, dari BKN, dari Menpan RB, dari Mendagri." kata Heru di Perpustakaan Nasional, Rabu, 8 April.
Saat ini, Heru menyebut masih ada satu kementerian yang belum mengeluarkan rekomendasi pelantikan pada ASN yang akan mengisi kekosongan posisi pejabat eselon II
"Mengusulkan kandidat untuk eselon II harus izin. Begitu usulan sudah ada, harus izin lagi. Saya tinggal tunggu salah satu izin kementerian, setelah itu saya lantik," ungkap Heru.
Sebagai informasi, beberapa jabatan eselon II Pemprov DKI yang kosong dan diisi oleh plt di antaranya Sekretaris DPRD DKI Jakarta; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
Lalu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta; Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta; Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta; dan Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.
BACA JUGA:
Penyebab kekosongan jabatan eselon II ini karena Heru budi sempat merombak puluhan jabatan pimpinan tinggi pratama tahun lalu, serta pejabat pensiun.
Kekosongan jabatan ini sebelumnya menjadi catatan DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna bersama Heru Budi. Anggota DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah Heru Budi dan jajarannya mempercepat pengisian jabatan yang kosong.
"Kami meminta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar segera menunjuk pejabat definitif untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut," ungkap Neneng pada Jumat, 3 Mei.