JAKARTA - Sebanyak 8 posisi jabatan eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih kosong selama dua bulan terakhir. Hal ini disebabkan mutasi jabatan besar-besaran yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Maret lalu.
Mutasi ini tak mengisi semua jabatan dan meninggalkan 7 jabatan kepala dinas hingga kepala badan yang belum diisi. Kemudian, satu jabatan lainnya belum diisi sejak Agustus 2022 lalu.
Pemprov DKI pun melakukan seleksi terbuka kedelapan jabatan tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengungkapkan, proses lelang jabatan ini sebenarnya sudah selesai dilakukan.
Hanya saja, Pemprov DKI masih menunggu rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum ditetapkan dan dilantik.
"(Pengisian jabatan kosong eselon II) masih menunggu rekomendasi Kemendagri. Kalau sudah ada, akan diumumkan," kata Maria dalam pesan singkat, Kamis, 11 Mei.
Sebagai informasi, Heru Budi Hartono merombak 20 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Heru mengungkapkan alasan dirinya membongkar pasang 20 pejabat Pemprov DKI dalam waktu bersamaan.
Alasannya, cukup umum, yakni penyegaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI.
"Rotasi itu biasa, penyegaran, dan tentunya mereka yang kita pilih adalah profesional-profesional yang sudah paham dengan situasi Jakarta," ungkap Heru, Selasa, 21 Maret.
Akibat rotasi ini, sebanyak 7 jabatan eselon II kosong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas (plt). Di antaranya adalah Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
BACA JUGA:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Badan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, serta Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.
Kemudian, terdapat satu jabatan yakni Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI yang telah kosong sejak Agustus 2022.
Heru berjanji akan langsung melakukan proses lelang terbuka jabatan yang kini tak memiliki pejabat definitif akibat perombakan tersebut. Targetnya, jabatan sudah terisi dalam dua bulan mendatang.
"Iya, lagi di-bidding (lelang terbuka). Tidak sampai dua bulan (jabatan) diisi," tuturnya.