Bagikan:

JAKARTA – Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno menilai, pemerintahan Prabowo Subianto mendatang tidak memerlukan dukungan PKS di parlemen setelah bergabungnya Partai NasDem dan PKB.

“Cukup merangkul NasDem dan PKB mengingat jumlah mayoritas total dukungan politiknya di parlemen itu kurang lebih sekitar 78 persen. Kalau hanya sekadar mengamankan parlemen, saya kira Prabowo tidak harus menyertakan PKS,” ujarnya, Minggu 5 Mei 2024.

Menurut dia, bergabung atau tidaknya PKS akan bergantung pada pertimbangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, apakah menganggap koalisi besar perlu dibangun atau tidak.

Pasalnya, koalisi besar tentu tidak hanya hanya melibatkan NasDem dan PKB, tapi butuh tambahan parpol lain seperti PKS.

“Sehingga kekuatan politik parlemen itu hampir mencapai sekitar 84 persen. Tentu Prabowo akan semakin kondusif dukungan politiknya, akan semakin kondusif dukungan di eksekutif ataupun di parlemen,” tambah Adi.

Selain itu, sebelum menerima atau mengajak PKS, Prabowo tentu harus mempertimbangkan penolakan Partai Gelora terhadap PKS. Apalagi, Adi melihat bahwa alasan penolakan tersebut disebabkan adanya dendam politik.

“Saya kira kalau kita melihat konflik antara Partai Gelora dengan PKS, tentu ini adalah konflik lama ini adalah luka lama, ini adalah efek dari konflik politik yang terjadi antara elite-elite Partai Gelora dengan PKS. Ini tentu juga harus dipertimbangkan Prabowo dan Gibran,” kata dia.