Bagikan:

JAKARTA - Pejabat senior kelompok militan Palestina Hamas pada Hari Senin mengungkapkan negara yang dipilihnya jika kelompok itu harus pindah dari Qatar, namun nama yang muncul bukan negara-negara yang disebutkan sebelumnya.

Pejabat senior Hamas Mousa Abu Marzouk menepis rumor yang menyebutkan, kepemimpinan politik kelompok militan itu akan memilih Irak, Suriah atau Turki, jika harus meninggalkan Qatar yang selama ini menjadi tempat kantor biro politik mereka bermarkas

Marzouk mengatakan kepada jaringan TV al-Alam Iran, "potensi relokasi apa pun, kendati saat ini tidak terjadi, adalah ke Yordania," dikutip dari The Times of Israel 30 April.

"Yordania adalah negara yang mendukung perlawanan Palestina, dan Hamas menjaga hubungan positif dengan pemerintah Yordania," jelasnya.

Sebelumnya, para pemimpin politik Hamas dilaporkan awal bulan ini tengah menjajaki pemindahan basis operasi mereka keluar dari Qatar, lantaran negara Teluk tersebut menghadapi tekanan yang semakin besar atas pengaruhnya terhadap kelompok itu dalam negosiasi tidak langsung mengenai gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari mengatakan pekan lalu, tidak ada rencana untuk menutup kantor biro politik Hamas selama upaya mediasi masih berlangsung dalam perang Israel-Hamas.

"Selama kehadiran mereka di Doha, seperti yang selalu kami katakan, berguna dan positif dalam upaya mediasi ini, mereka akan tetap di sini," kata al-Ansari pada konferensi pers Selasa pekan lalu.

Al-Ansari menambahkan, Qatar tetap berkomitmen untuk melakukan mediasi tetapi menilai kembali perannya dalam "frustrasi dengan serangan" terhadap upayanya.

Diketahui, Doha sering kali menolak kritik atas mediasi yang dilakukan oleh Israel, termasuk oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Terpisah, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menegaskan kembali pekan lalu, Hamas diperkirakan akan tetap bertahan di Qatar. Presiden Erdogan dikutip di media mengatakan, Ia tidak yakin Hamas akan meninggalkan markasnya di Qatar, menambahkan dirinya juga tidak melihat tanda-tanda seperti itu dari Doha.

Pada 20 April, Presiden Erdogan menerima Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Istanbul. Haniyeh selama ini berdiam di Qatar. Hamas sendiri kantor di Turki sejak 2011, ketika Turki membantu mengamankan perjanjian bagi kelompok tersebut untuk membebaskan tentara Israel Gilad Shalit.