JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan melakukan penyerahan 10.323 sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa 30 April.
"Pagi ini, usai dari Palu, Menteri ATR/Kepala BPN kembali ke Jakarta dan langsung bertolak ke Banyuwangi," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Lampri dalam keterangan di Jakarta, Senin 29 April.
Lampri menyampaikan dalam agenda itu, Presiden Jokowi bakal didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Lampri menjelaskan, setidaknya ada 5.000 perwakilan yang akan hadir langsung memenuhi lokasi penyerahan sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi.
"Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 hasil Program Redistribusi Tanah. Semuanya sudah dalam bentuk sertifikat tanah elektronik," ujar Lampri.
Lampri menambahkan Menteri AHY baru saja menyerahkan sertifikat hasil konsolidasi tanah untuk hunian tetap (Huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Dalam kunjungannya ke Palu, Menteri AHY juga memberikan kuliah umum kepada civitas academika di Universitas Tadulako pada Minggu (28 April) malam,”ujar Lampri.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi Timah, Satu di Antaranya Kadis ESDM
26 April 2024, 22:21
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono memastikan bahwa sistem keamanan sertifikat tanah elektronik baik, serta lebih aman apabila dibandingkan dengan sertifikat konvensional.
“Sertifikat tanah elektronik lebih aman. Mengapa? Kita punya sistem pengamanan yang ketat, saya sudah mendatangi Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN di Cikeas, saya cek masalah keamanannya,” ujar AHY, sapaan akrab Agus, dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.
AHY menambahkan, sertifikat tanah elektronik juga lebih aman daripada sertifikat konvensional yang lebih rentan hilang, terbakar, terdampak banjir, bahkan dicuri oleh mafia tanah.
“Dengan sertifikat elektronik, semuanya terdata dengan jelas,” kata AHY.
