Terbukanya Peluang Moeldoko Gantikan AHY Sebagai Ketum Demokrat
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Endi Ahmad/Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Hadirnya Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) penetapan Ketua Umum Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat, 6 Maret malam menandakan dirinya siap menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

Mengenakan jas biru berlogo Partai Demokrat, Moeldoko mengajak seluruh kader partai Demokrat untuk bersatu dan kompak memajukan partai guna meraih kejayaan.

"Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat," kata Moeldoko, Jumat, 6 Maret.

Kata Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi KLB ini, kekuatan Partai Demokrat berada di tangan seluruh kadernya. Untuk itu ia berharap seluruh pemimpin Partai Demokrat agar menggandeng rakyat.

"Selaku pemimpin partai baik itu di tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, harus bersama dengan rakyat," ucap dia.

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tak bisa melarang maupun mendukung gelaran kegiatan partai sebab hal ini diatur oleh undang-undang.

Katanya, ketika pemerintah menghalangi KLB Demokrat, berarti melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Di situ dikatakan boleh kok, orang berkumpul mengadakan rapat umum, asalkan memenuhi syarat tertentu. Syaratnya itu bukan di Istana Negara, juga bukan di tempat ibadah, bukan di sekolah, bukan di rumah sakit, bukan di arena objek vital karena situasi," ujar Mahfud pada Sabtu, 6 Maret.

Mahfud mengatakan, ketika ada masalah internal partai seperti yang terjadi di Demokrat, pemerintah memang dihadapkan pada situasi serba sulit untuk bersikap melarang atau tidak. 

Saat ini pemerintah juga menganggap apa yang terjadi di Partai Demokrat adalah urusan internal partai dan bukan masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. "Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," tutur Mahfud.

Lalu kapan hasil KLB bisa dinyatakan sah? Staf Khusus Menkumham Yasonna Laoly, Ian Siagian mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi berkaitan dengan hasil KLB Demokrat. Jika semua syarat terpenuhi, maka peluang disahkannya hasil itu terbuka.

"Bila sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat akan disahkan," ungkap Ian.