Mahfud MD: Pemerintah Tak Ada Urusan dengan Internal Demokrat, seperti Dulu SBY Tak Larang Kudeta PKB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Dok. Setkab)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dia mengatakan, pemerintah tak bisa melarang maupun mendukung gelaran kegiatan partai sebab hal ini diatur oleh undang-undang.

"Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," kata Mahfud seperti dikutip dari akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Sabtu, 6 Maret.

Dia mengatakan, kegiatan tersebut diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. 

Lagipula, kejadian semacam ini pernah terjadi di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Matori Abdul Jalil mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meski akhirnya, dia kalah di pengadilan pada 2003.

"Saat itu Bu Mega tak melarang ataupun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB," ungkapnya.

Kejadian ini kemudian berulang di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan, SBY pada saat itu juga tak melarang atau mendukung adanya PKB versi Parung yang digawangi oleh Gus Dur dan versi Ancol yang digawangi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Alasannya, itu urusan internal parpol," ungkapnya.

Sehingga, saat ini pemerintah juga menganggap apa yang terjadi di Partai Demokrat adalah urusan internal partai dan bukan masalah hukum. "Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2025. Saat ditunjuk, Kepala Staf Kepresidenan itu tidak ada di lokasi KLB.

Tapi sesaat setelah putusan itu keluar, salah satu peserta KLB Demokrat, Darmizal coba menghubungi Moeldoko melalui sambungan telepon. Darmizal meminta supaya Moeldoko memberi arahan kepada kader Partai Demokrat. 

"Sebelum istirahat ini, kami harap bapak dapat menyampaikan sepatah dua kata," kata Darmizal di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Jumat, 5 Maret.

"Tolong saudara-saudara jawab pertanyaan dari saya untuk memastikan, tolong dijawab. Apakah KLB ini sesuai AD/ART atau tidak?" ucap Moeldoko kepada peserta. Telepon Darmizal di-loud speaker dan disambung dengan microphone sehingga bisa didengar semua peserta.

"Sesuai," jawab peserta KLB kompak.

"Yang kedua saya ingin tahun keseriusan kalian memilih saya untuk memimpin Partai Demokrat, serius atau tidak?" tanya Moeldoko.

"Serius!" balas peserta KLB.

"Saya ingin tahu keseriusan Anda, bekerja untuk merah putih di atas kepentingan golongan?" tanya Moeldoko lagi.

"Merah putih," jawab mereka riuh.

"Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara, Oke kita terima," tutup Moeldoko.

Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam acara kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret. Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, setelah nama keduanya diajukan peserta KLB dalam sidang yang dilakukan.

"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025," kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen.