PDIP Minta Partai Demokrat Pandai Urusi Masalah Rumah Tangga Sendiri

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira meminta Partai Demokrat tak melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke persoalan internal mereka menyusul adanya isu kudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dia meminta partai berlambang Partai Demokrat ini untuk pandai mengurusi masalah internal mereka tanpa melibatkan pihak lain.

"Siapapun atau apapun parpolnya ke depan pandai-pandailah mengelola rumah tangga masing-masing," kata Andreas dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu, 6 Februari.

Andreas menilai, upaya Partai Demokrat membangun opini publik bahwa Presiden Jokowi melakukan intervensi ala orde baru dalam persoalan ini, sudah tak laku jadi jualan politik.

Anggota DPR RI Komisi X ini juga menilai, persoalan internal partai sebaiknya tak perlu dibawa ke ruang publik.

"Urusan internal parpol seharusnya jangan dibawa ke ruang publik. Tidak ada manfaatnya karena hanya mencerminkan kerapuhan kepemimpinan internal parpol," tegasnya.

Selain itu, dia juga menilai, jualan semacam ini sudah tak laku di tengah masyarakat. Sebab, publik kini makin cerdas dalam merespons realita dan dinamika politik yang terjadi di Tanah Air.

"Masyarakat dan media semakin kritis, sehingga menempatkan framing opini seperti halnya mensejajarkan Pemerintah Jokowi dan rezim Orde Baru, terasa aneh dan tidak masuk diakal publik," ujarnya.

Lebih lanjut, Andreas juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang ogah menjawab surat yang dikirimkan oleh AHY terkait keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta ini. Kata dia, sikap ini sudah tepat dengan memberikan jawaban bahwa urusan tersebut adalah urusan internal rumah tangga Partai Demokrat.

"Sehingga dengan jawaban tersebut gagalah upaya PD untuk menarik seolah-olah pemerintahan Jokowi mempraktikan politik intervensi pemerintah pada Parpol sebagaimana upaya framing opini," kata dia.

Sebelumnya, AHY mengatakan, ada gerakan yang berupaya melengserkan dirinya dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

Gerakan ini digaungi oleh lima tokoh. Mereka terdiri dari satu orang kader aktif Demokrat, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun dengan tidak hormat akibat korupsi, satu kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, dan satu nonkader Partai Demokrat. 

AHY bilang, satu orang tokoh yang bukan berasal dari internal partai ini merupakan pejabat tinggi di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Belakangan, nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko muncul sejalan dengan isu ini.

Menanggapi isu ini, Moeldoko sudah menyatakan bahwa meski ia memang pernah bertemu dengan sejumlah kader dan bekas petinggi Demokrat namun ia tidak pernah berniat untuk melakukan kudeta di tubuh partai Demokrat.

"Saya ini orang luar, tidak punya hak apa-apa gitu loh, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Tidak ada urusannya, 'wong' saya orang luar," kata Moeldoko.

Moeldoko mengaku juga menghormati pendiri partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono.

"Saya ini siapa sih? Saya ini apa? Biasa-biasa saja. Di Demokrat ada pak SBY, ada putranya mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut ya? Kenapa mesti menanggapi seperti itu? Biasa-biasa saja begitu. Jadi dinamika dalam sebuah apa partai politik itu biasa," ungkap Moeldoko.