Mengingat Lagi Konflik PKB yang Bikin Gus Dur Meradang ke SBY

JAKARTA - Video lawas Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid alias Gus Dur soal konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Dalam video itu, Gus Dur menyebut ada keterlibatan pemerintah dalam konflik internal partainya. Bahkan Gus Dur menyebut dengan tegas SBY-JK ada di balik kisruh internal partainya.

Konflik ini juga sempat diungkit kembali oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang mengomentari kudeta Partai Demokrat beredar.

Mahfud menyebut pemerintah tidak bisa melarang gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kondisi yang sama pernah terjadi di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyikapi konflik antara Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Diungkapkan Mahfud, pemerintahan SBY juga diam saat PKB terbagi ke dalam dua kubu antara Gus Dur dan Cak Imin di Tahun 2008.

"Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," ujar Mahfud dalam video yang dirilis, Sabtu, 6 Maret.

Menanggapi hal itu, pihak Gus Dur buka suara terkait pernyataan Mahfud. Juru bicara Yenny Wahid, Imron Rosyadi Hamid menilai wajar pernyataan Menko Polhukam. Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo hanya tak ingin mengintervensi konflik internal partai politik.

Hal ini menurut dia, adalah sikap yang sama dengan apa yang dilakukan SBY kala itu. SBY diartikan tidak menegur Menteri Hukum dan HAM agar tidak mengintervensi internal PKB.

"Korespondensi DPP PKB Muhaimin Iskandar ke Depkumham dan KPU juga tanda tangan KH. Abdurrahman Wahid yang seharusnya ada, tetapi semuanya dibiarkan terjadi," kata Imron.