Kemendagri: Jakarta Tak Akan Mampu Tolak Urbanisasi Meski Jadi DKJ

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Jakarta tak akan mampu menolak urbanisasi meski nantinya akan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah Ibu Kota Negara pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kadang-kadang kita berpikir bagaimana ya membatasi orang masuk. Padahal, sudah takdir sebuah kota akan dikunjungi ramai orang, itu memang sudah di mana-mana," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro dilansir ANTARA, Senin, 22 April.

Karenanya dia mengatakan Jakarta maupun seluruh kota di Indonesia harus bisa mengelola urbanisasi, mengingat pengelolaan urbanisasi di Indonesia sejauh ini belum optimal, yang terlihat dari dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020, sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia menetap di daerah perkotaan. Ia menuturkan angka tersebut diprediksi semakin meningkat hingga 2035 menjadi 66,6 persen, yang artinya penduduk rural atau pedesaan hanya tersisa 33,4 persen.

Degan demikian, dia mengungkapkan hanya satu dari tiga penduduk Indonesia yang akan tetap tinggal di desa pada 2035. Adapun berbagai alasan masyarakat meninggalkan desa, sambung dia, yakni kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dan aksesibilitas, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial dan gaya hidup.

Kondisi tersebut, menurut Suhajar, turut terjadi di negara lain di dunia, seperti Jepang, yang hanya butuh 50 tahun untuk meningkatkan komposisi penduduk urban dari 18 persen pada sekitar tahun 1920 menjadi 50 persen di sekitar tahun 1970, sehingga merupakan salah satu laju urbanisasi tercepat di dunia.

Kendati demikian, dia menyayangkan laju urbanisasi di Tanah Air yang belum memberikan banyak dampak positif terhadap perekonomian domestik.

Di Indonesia, kata dia, peningkatan sebanyak 1 persen penduduk perkotaan hanya meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita, lebih rendah dari dampak positif urbanisasi terhadap perekonomian China serta negara-negara Asia Timur dan Pasifik yang mampu memberi kontribusi dua kali lipat lebih tinggi.

Suhajar menyebutkan pertumbuhan 1 persen penduduk perkotaan China serta negara-negara Asia Timur dan Pasifik masing-masing meningkatkan 3 persen dan 2,7 persen PDB per kapita negaranya.

Karena itu, dirinya berpendapat pengelolaan kawasan urban harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.

"Ini harus menjadi perhatian seluruh walikota dan gubernur di Indonesia," ucap dia.