Disebut jadi Penghambat Megawati-Jokowi, Begini Balasan Hasto PDIP ke Joman

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel yang menyebut dirinya merupakan penghambat Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu.

Hasto juga menanggapi pernyataan Noel yang menyebut Hasto menghina lantaran meminta Jokowi bertemu pengurus ranting partai terlebih dulu sebelum bertemu Megawati. Hasto menegaskan bahwa peenyataannya itu bukan penghinaan.

"Noel enggak tahu. Bertemu anak ranting PDI Perjuangan itu sumber kekuasaan, dari yang namanya ketua umum DPP PDI Perjuangan itu berasal dari anak ranting. Itu suatu kehormatan. Noel yang tidak tahu," kata Hasto di sekretariat F-PDR, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April.

Menurut Hasto, para pengurus ranting partai merupakan benteng bagi Megawati. Apalagi, dengan sistem kepartaian di PDIP saat ini menghasilkan figur-figur mumpuni yang berlatarbelakang rakyat biasa.

"PDI Perjuangan mengadakan sekolah partai, sehingga munculah Eri Cahyadi, yang merintis karir dari ASN, menjadi Wali Kota di Surabaya, muncul Bu Ita menjadi Wali Kota Semarang, Pak Abdullah Azwar Anas jadi Bupati dua periode di Banyuwangi itu dari kalangan rakyat biasa," ungkap Hasto.

"Rano Karno dari kalangan artis, tapi punya suatu keberpihakan terhadap budaya bangsa. Bisa menjadi Gubernur. Pak Djarot Saiful Hidayat seorang dosen, bisa jadi Wali Kota Blitar dua periode. Begitu banyak dari kalangan rakyat biasa. Yang bisa jadi kepala daerah," lanjutnya.

Dalam kesempatan terpisah, Hasto menegaskan Presiden ke-5 RI tersebut tidak akan menerima pertemuan dengan Jokowi untuk halalbihalal usai Idulfitri 1445. Hal ini masih berkaitan dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang kini menjadi perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Megawati, menurut Hasto, tidak akan melakukan pertemuan dengan pihak yang dianggap mencederai demokrasi. Sebagaimana diketahui, sengketa Pilpres 2024 di MK diisi dengan gugatan kecurangan yang salah satunya nepotisme Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

"Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga, pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat itu yang memperjuangkan demokrasi," kata Hasto di gedung MK, Selasa, 16 April.