JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka soal posisi khusus Jokowi di pemerintahan mendatang. Termasuk, kata Dave, usulan Jokowi menjadi penasihat khusus untuk Prabowo-Gibran.
"Itu semua kembali kepada presiden ke-7 (Jokowi) dan ke-8 (Prabowo). Mereka yang lebih paham apa saja yang menjadi strategi dan kebutuhan pemerintahan nantinya," ujar Dave Laksono, Sabtu 13 April.
Menurut Dave, pengalaman dan prestasi Jokowi tentu menjadi aset bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Dave menilai keberadaan Jokowi sangat penting sehingga perlu dipertimbangkan jabatan khusus.
"Pengalaman dan hasil karya Presiden Jokowi tentu akan menjadi aset yang baik bagi pemerintahan Presiden Prabowo nantinya," tandas Dave.
Wacana soal Presiden Jokowi menjadi penasihat khusus untuk Prabowo-Gibran muncul dari pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan politikus senior Maruarar Sirait. Menurut Bahlil, Jokowi mungkin saja menjadi penasihat khusus Prabowo.
“Ya kemungkinan semua terjadi. Selama dalam rangka konstitusional," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin kemarin.
Hanya saja, kata Bahlil, Jokowi itu tidak akan masuk pada urusan pembentukan kabinet. Menurut Bahlil, Jokowi paham bahwa penentuan kabinet menjadi prerogatif presiden. Apalagi, program Prabowo pada prinsipnya berkelanjutan dan sejumlah program Prabowo-Gibran sudah dibahas secara makro untuk rancangan APBN 2025.
"Itu akan diputuskan setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (sengketa Pilpres 2024) dan penetapan KPU,” tandas Bahlil.
BACA JUGA:
Sementara itu, politikus senior Maruarar Sirait juga mengusulkan Jokowi menjadi penasihat khusus Prabowo-Gibran. Pasalnya, program Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan dari program Jokowi.
"Sebab itu, Jokowi akan menjadi penasihat khusus bagi presiden dan wakil," ungkap mantan politisi PDIP itu di Jakarta, Minggu kemarin.
