Bambang Pacul Soal PDIP Oposisi: Kewenangan Ketum

JAKARTA - Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul enggan mengomentari pernyataan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menolak menjadi menteri dan memilih berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.  

"Lah kalau itu ditanyakan kepada Mas Ganjar, kok saya disuruh ngomentari? Memang saya komentator," ujar Bambang Pacul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret. 

Namun, Bambang menegaskan posisi PDIP perjuangan sepenuhnya merupakan kewenangan ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, termasuk sikap PDIP apakah memilih berada di dalam atau di luar pemerintahan. 

"Bahwa persoalan PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintah dan kerja sama atau di luar pemerintah, itu kewenangannya di ketua umum sesuai keputusan Kongres," tegasnya.

"Kalau ketum kemudian memutuskan kita akan pada posisi X misalnya, ya kita akan ikut itu. Jadi tidak berada pada posisi kita berpendapat, kita bukan pengamat," tambah Ketua Komisi III DPR itu. 

Bambang tak tahu menahu soal instruksi Megawati baru akan keluar setelah putusan sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Nah itu saya yang tidak tahu," katanya. 

Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memastikan tetap berada di luar pemerintahan jika ditawari untuk bergabung di kabinet Prabowo-Gibran. Namun, dia mengatakan saat ini belum ada tawaran menteri.

"Siapa yang nawari informasinya? Belum ada (yang nawarin)," kata Ganjar di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret.

Sebelumnya, Ganjar menilai jika tetap berada di luar pemerintahan maka akan ada check and balance. 

"Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing, apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan," kata Ganjar, Selasa, 26 Maret.