Menerka Alasan Pemerintah Tak Segera Menerapkan Lockdown Indonesia

JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasi setiap negara yang memiliki populasi besar untuk menetapkan wabah virus corona sebagai bencana darurat nasional. Tujuannya, menekan angka penyebaran virus corona.

Beberapa negara yang terserang COVID-19 pun sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penyebaran dengan menerapkan lockdown. Namun, tidak bagi Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan sikap atau langkah atas penyebaran virus Corona yang sangat masif.

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi alasan pemerintah belum melakukan lockdown. Salah satu alasannya untuk menjaga kestabilan ekonomi yang akan langsung merosot ketika memberlakukan aturan tersebut.

Hal ini juga akan berdampak dengan munculnya free rider atau oknum yang memanfaatkan kondisi tertentu untuk mendapat keuntungan. Mereka akan sengaja menimbun berbagai kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat, dan baru akan menjualnya ke pasaran jika harga barang sudah melambung tinggi.

"Tetapi hal itu masih bisa diatasi dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan terus melakukan pengawasan ketat," ucap Trubus kepada VOI, Minggu, 15 Maret.

Pertimbangan kedua, terkait dengan investasi. Jika langkah lockdown benar-benar diterapkan, maka, pemerintah berfikir akan ditinggal oleh investor-investor yang akan membantu pembangunan negara di beberapa bidang.

Nantinya, kedua hal tersebut dikhawatirkan akan berujung dengan krisis kepercayaan pada pemerintah. Sehingga, muncul pergerakan-pergerakan yang dapat menggulingkan rezim kepemerintahan saat ini.

Dengan alasan itulah, pemerintah seolah lebih berhati-hati dan terus memikirkan langkah yang akan diambil. Sebab, bukan perkara mudah untuk menentukannya jika merujuk pada dampak yang akan terjadi.

"Pemerintah takut tejadinya krisis ekonomi dan berujung krisis politik. Kemudian berdapak ketidak percayaan pada pemerintah saat ini," ungkap Trubus.

Meski, banyak pihak sudah mengusulkan pemberlakuan lockdown dibeberapa wilyah, kata Trubus, hal itu pun tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada faktor lainnya yang juga menjadi perharian, salah satunya soal anggaran daerah.

Ketersediaan anggaran untuk setiap daerah yang berbeda-beda dikhwatirkan jusrtu menjadi boomerang dan hanya menyengsarakan masyarakat daerah wilayah tertentu. "Pertimbangan cukup berat, meski lockdown yang diberlakukan hanya daerah tertentu. Dari sisi anggaran pun terasa berat," tandas Trubus.

Pada kesempatan sebelumnya, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro mengatakan, keputusan untuk menerapka lockdown harus diukur dengan sejauh mana urgensinya. Sebab, ada banyak hal yang harus dihitung dan diperhatikan pemerintah.

Selain itu, pemerintah sangat serius menangani wabah COVID-19. Pemerintah juga sangat siap dan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup untuk melakukan penanganan wabah ini.

"Makanya dengan diterbitkannya Kepres nomor 7 tahun 2020 tentu percepatan penanganan COVID-19 adalah untuk mempercepat apa yang selama ini sudah dilakukan. Jadi bukan belum dilakukan, tapi sudah melakukan, tetapi tentu harus dipercepat," kata Juri.

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah mengeluarkan pernyataan terkait dengan imbauan bagi masyarakat untuk tak banyak beraktifitas di luar ruangan. Anies juga meminta agar masyarakat harus lebih menjaga jarak antar warga atau disebut social distancing measure, sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19.

"Mengurangi perjumpaan, menghindari kontak fisik, menjauhi tempat-temapat berkumpul orang banyak," katanya.

Selain itu, masyarakat pun diminta untuk mengurangi atau menunda kegiatan-kegiatan di luar ruangan yang melibatkan banyak orang. Bahkan, Anies juga melarang warganya meninggalkan kota Jakarta. Sebab, dikhawatirkan justru akan menjadi pintu masuk penyebaran COVID-19.

"Jangan sampai ada di antara kita yang pulang kampung dan tanpa disadari justru membawa virus tersebut ke kampung halaman atau ke wilayah lain. Karena Jakarta saat ini merupakan salah satu tempat di mana virus tersebut telah menular dari satu pribadi ke pribadi lain," tandas Anies.