JAKARTA - Cabang eksekutif Uni Eropa bakal mengajukan proposal terkait pengadaan paspor digital vaksinasi COVID-19 bernama "Digital Green Pass". Pengajuan ini rencananya akan dilakukan bulan ini sebagai jalan keluar untuk memudahkan perjalanan negara anggota.
Menanggapi usulan tersebut, anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Kurniasih Mufidayati mengingatkan, capaian vaksinasi di Indonesia masih amat rendah dan masih jauh dibawah target yang ditentukan sendiri oleh pemerintah.
“Karena itu, saya berpesan, janganlah kita disibukan dengan hal-hal lain dan melupakan serta menunda hal-hal yang mendasar,” ujar Mufida dalam keterangan tertulis, Rabu, 2 Maret.
Mufida menilai, usulan paspor vaksin tersebut masih jauh dari keperluan dasar yang dibutuhkan oleh Indonesia. Yakni penerapan 3T, 5M dan vaksinasi.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Varian Baru Corona B117 Masuk Indonesia, Apakah Vaksinasi Masih Ampuh?
03 Maret 2021, 07:37
"sehingga jangan sampai keinginan dan cita-cita yang terlalu jauh ini malah mengacaukan dan atau menghambat pelaksanaan 3 hal mendasar tadi,” tegas politisi PKS itu.
Menurutnya penanganan COVID-19 di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Karenanya, ide dan gagasan paspor vaksin ini tidak bisa terburu-buru untuk diterapkan di Tanah Air.
“Jangan sampai Indonesia mengalami gelombang ke-2, ke-3 bahkan tsunami karena kebijakan yang belum tuntas dilaksanakan sudah terganggu dengan kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan penjaminan kesehatan diatas ekonomi,” kata Mufida.
Sudah setahun corona di Indonesia, sejak Maret 2020. Bulan Maret tahun lalu, pemerintah resmi merilis COVID-19 masuk ke Indonesia penyebutan kasus 01, 02 dan seterusnya. Redaksi VOI coba menulis ulang saat COVID-19 muncul di Indonesia. Apa dan bagaimana kebingungannya negeri ini. Klik di sini untuk mendapatkan berita selengkapnya.
Untuk itu, Mufida menyarankan agar paspor vaksin ini dikaji secara lebih mendalam dan serius. Pasalnya, dengan paspor ini artinya akan meningkatkan ritme perjalanan keluar masuk Indonesia.
"Hal ini akan semakin menyulitkan proses karantina vaksin dan juga proses tracingnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Cabang eksekutif Uni Eropa mengatakan akan mengusulkan sebuah paspor bagi yang sudah divaksinasi atau yang baru jalani tes virus corona (COVID-19), agar bisa melakukan perjalanan bisnis atau wisata di seluruh kawasan itu.
Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula Von der Leyen, menyebutkan usulan "Paspor Hijau" tersebut, akan diajukan bulan ini. Dia berharap paspor itu bisa membantu negara-negara Uni Eropa untuk membangun kembali industri pariwisata mereka.
Terkait
