Gugat Hasil Pemilu ke MK, Tim Hukum AMIN Ingin Pilpres Diulang Tanpa Gibran

JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Ari Yusuf Amir menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari gugatan hasil Pemilu 2024. Kubu Anies-Muhaimin menginginkan adanya pemilihan ulang khusus pilpres.

Pemungutan suara ulang yang menjadi keinginan AMIN ini, lanjut Ari, dilakukan tanpa mengikutsertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon.

"Seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh mahkamah konstitusi tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang," kata Ari di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret.

Sehingga, Timnas AMIN ingin Prabowo Subianto yang sebelumnya berpasangan dengan Gibran mengganti sosok lain sebagai cawapresnya.

"Itu diganti calon wakilnya, silakan, siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas," ungkap Ari.

Dalam kesempatan itu, Ari menekankan bahwa muara dari dugaan kecurangan yang terjadi adalah pencalonan Gibran sebagai cawapres.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Gibran bisa memenuhi syarat sebagai cawapres karena ada perubahan aturan atas putusan MK yang membolehkan kepala daerah belum berusia 40 tahun untuk maju dalam pilpres.

Mantan Ketua MK, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran pun ditetapkan melanggar etik berat akibat putusan tersebut.

"Yang kami sampaikan dalam naskah kami, intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah," jelas Ari.

Kemudian, Ari memandang pelanggaran lain terus bermunculan dengan tujuan untuk memenangkan Gibran yang merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo.

"Kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasa. Nah, dampak inilah yang kami uraikan," urai Ari.

"Bagaimana fakta-fakta yang kami temukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami," tambahnya.