Tanggapi Kabar Menantu Jokowi Maju Pilkada Sleman, Demokrat Ungkit soal Hak Dipilih dan Memilih

JAKARTA  - Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi kabar menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Erina Gudono yang didorong maju sebagai calon bupati Sleman di Pilkada 2024. Herman lantas mengungkit soal hak seluruh warga negara untuk dipilih dan memilih pada pemilihan umum (Pemilu). 

"Ini hak politik ya, hak politik itu adalah hak dipilih dan memilih. Hak dipilih itu berlaku untuk siapapun, hak memilih apalagi untuk siapapun. Karena itu, berlaku di anak presiden, menantu presiden, rakyat biasa, sama saja haknya dalam undang-undang," ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Maret. 

Menurut Herman, pada akhirnya yang menentukan adalah rakyat. Jika rakyat Sleman tak menginginkan Erina sebagai bupatinya, maka istri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep itu tidak akan terpilih. 

"Karena punya hak yang sama, pada akhirnya yang menentukan kan rakyat, suara rakyat suara Tuhan, nanti rakyat yang menentukan. Kalau rakyat menginginkan beliau ya terpilih, kalau tidak menginginkan ya tidak terpilih. Konteksnya di situ saja," kata anggota DPR dapil Jawa Barat itu.  

Justru, Herman menilai, apabila dibatasi bahwa keluarga presiden atau menteri tidak boleh mencalonkan diri di pilkada maka akan menimbulkan diskriminasi. 

"Kalau undang-undang membatasi tidak boleh, oh ini anak presiden, anak menteri, tidak boleh, jadi diskriminatif. Karena itu, UU memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk bisa menjalankan hak politiknya, apakah dipilih atau memilih," jelas pria yang akrab disapa Kang Hero ini. 

Soal anggapan dinasti politik yang makin kencang terhadap Jokowi, Herman memandang hal itu hanya bagian dari persepsi. Kendati demikian, dia belum dapat memastikan apakah Demokrat akan mendukung Erina jika jadi maju Pilkada Sleman atau tidak. 

"Kami masih fokus mengawal perhitungan suara. Nanti pada waktunya tentu berbicara persoalan pilkada," pungkasnya.