Klaim Sudah Komunikasi dengan PDIP dan NasDem, PKB Optimis Hak Angket Tak Batal

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah menyatakan pihaknya optimis hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa diajukan di DPR. 

Luluk mengaku PKB sudah menjalin komunikasi lintas fraksi seperti PDIP dan NasDem. Serta mengundang pakar hukum sehingga tidak akan membatalkan pengajuan hak angket. 

Luluk mengatakan, beberapa fraksi di DPR sudah menyatakan kesepakatan hingga menyiapkan dokumen yang menjadi syarat formil mengajukan surat pengajuan hak angket ke DPR.

"Saya kira beberapa fraksi sudah melakukan itu, termasuk PKB mengundang beberapa pakar dan lintas baik ahli hukum atau kampus atau mewakili tokoh masyarakat, semua kita dengarkan, kita himpun, kita dengarkan aspirasinya," ujar Luluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Maret. 

Luluk menegaskan, PKB tetap jalan terus mengajukan hak angket meski ada beberapa pihak yang meragukan. Bahkan, kata dia, ada yang menakut-nakuti agar hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu di DPR gagal. 

"Karena hak angket adalah hak konstitusional. Ini juga dijamin UUD dan UU MD3. Ini hanya soal kemauan politik kami aja untuk membenahi segala dugaan carut marut demokrasi kita saat ini," tegas Luluk. 

"Oh, ada capres yang mengatakan bahwa demokrasi kita sangat lelah, sangat jorok dan mahal. Ini yang harus kita bongkar di hak angket. Kenapa demokrasi kita yang di usianya sudah seharusnya matang tapi melelahkan dan mahal, di sisi lain sangat jorok. Ini menurut saya, ini bukan sesuatu yang bisa di dinormalisasi atau dianggap sebagai kondisi yang normal," lanjutnya. 

Oleh karena itu, anggota Baleg DPR ini mengungkapkan, fraksi PKB sudah mulai berkomunikasi dengan beberapa anggota fraksi lain. Seperti anggota fraksi NasDem, PKS, PDIP dan beberapa anggota yang vokal dalam rapat paripurna terkait hak angket. 

"Kayak semalem saya bersama dengan mas Adian (PDIP) dengan mas tobas (NasDem), dan lain-lain. Kita cek satu sama lain, kita masih dalam satu frekuensi yang sama kok. Jadi tidak ada yang punya niat di posisi kami ingin mundur kemudian menggagalkan atau membatalkan," kata Luluk. 

"Tetapi ini tidak kita lakukan dengan grusak grusuk. Karena kita tidak ingin mengulangi kekeliruan, misalnya dari pemerintah juga kan yang justru kita amati dalam beberapa hal ugal-ugalan. Karena itu kita tidak ingin cuma mengikuti nafsu doang," pungkasnya.