PKS Jelaskan Alasan Parpol Pengusung Anies-Cak Imin Dukung Hak Angket: Daripada ke MK, Ada Pamannya 

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menjelaskan alasan ketiga partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendukung bergulirnya usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Keputusan dukungan hak angket diungkapkan usai rapat Sekjen NasDem, PKB, dan PKB hari ini. Menurut Aboe, hak angket merupakan salah satu cara efektif di parlemen dalam membongkar masalah yang terjadi saat ini.

"Ini menarik, angket ini bagus. Dari pada kita ke MK (Mahkamah Konstitusi), ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik. Iya, kan?" ungkap Aboe di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari.

Pernyataan Aboe ini menjadi sindiran bagi cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres tersangkut pelanggaran etik hakim MK, khususnya mantan Ketua MK Anwar Usman.

Lagipula, menurut Aboe, hak angket kerap digunakan DPR untuk menggelar penyelidikan pada pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan hal penting, strategis, dan punya dampak luas.

"Angket, kita sudah pengalaman, kok. Indah kerjanya, panjang waktunya. Itu biasa kalau di DPR. Jadi cukup kuat sekali, tinggal kita tunggu lokomotifnya," uraujari Aboe.

Hari ini, Partai NasDem, PKB, dan PKS telah menyatakan bergabung dalam satu gerbong untuk menggulirkan hak angket di DPR mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Namun, ketiga partai pengusung capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ini menunggu PDI Perjuangan (PDIP) untuk bergetak sebagai inisiator usulan hak angket.

Mengingat, wacana hak angket ini mulanya dikemukakan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.

Jika PDIP membutuhkan bantuan berupa data pendukung yang dibutuhkan dalam menggulirkan hak angket, NasDem, PKB, dan PKS siap membantu memberikan data yang mereka miliki.

Diketahui, usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024. Ketika itu, mereka menggelar rapat tertutup di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, PKB, dan PKS, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

Merespons hal itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku telah mendengar soal Ganjar ingin membuka pintu komunikasi dengan pasangan AMIN untuk penggunaan hak angket DPR.

Anies pun menegaskan pihaknya siap menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024.