Sebagian Mahasiswa Jakarta Protes Tak Lagi Terima KJMU, Heru Budi Bicara Kemampuan Keuangan DKI

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tengah dihujani keluhan dan protes di media sosial oleh para mahasiswa yang dicoret dari penerima bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Menjawab hal itu, Heru mengaku terdapat perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024 karena mekanisme baru. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kini menggunakan sumber data yang dikelola pemerintah pusat.

Sumber data yang dimaksud adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per Februari dan November 2022, serta per Januari dan Desember 2023 milik Kementerian Sosial, lalu dipadankan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Jadi, KJP KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyinkronkan data, data DTKS yang sudah disahkan di 2023, November-Desember oleh Kemensos," kata Heru kepada wartawan di Kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu, 6 Maret.

Heru melanjutkan, pemadanan DTKS dengan Regsosek dilakukan untuk mengetahui pemeringkatan kesejahteraan (desil). Kategori desil yang masih masuk kriteria sebagai penerima bantuan pendidikan tersebut di antaranya sangat miskin (desil 1), miskin (desil 2), hampir miskin (desil 3), dan rentan miskin (desil 4).

Sementara, mahasiswa penerima KJMU yang kini ditetapkan masuk dalam kategori desil 5 sampai 10 atau yang dianggap keluarga mampu dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial biaya pendidikan tersebut.

"Itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek, sehingga DKI menggunakan data dasarnya data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat," ungkap Heru.

Namun, ternyata Heru mengaku hal lain yang menyebabkan banyaknya mahasiswa kehilangan hak penerimaan KJMU adalah kondisi keuangan Pemprov DKI yang bisa digunakan dalam penyaluran bantuan pendidikan tersebut.

"Tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," lanjutnya.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengaku kini Pemprov DKI tidak punya wewenang dalam menentukan daftar penerima KJMU karena telah menggunakan dua data milik pemerintah pusat yang dipadankan.

"Terkait data pemeringkatan kesejahteraan (desil), UPT P4OP tidak memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menjelaskan indikator pemeringkatan kesejahteraan (desil), karena hal itu menjadi kewenangan produsen data," jelas Purwosusilo.

Sebagai informasi, bantuan pendidikan KJMU pertama kali diluncurkan pada tahun 2019 oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mahasiswa penerima KJMU mendapatkan bantuan Rp9.000.000 per semester.