Bagikan:

JAKARTA - Presiden Volodymyr Zelenskiy pada Hari Minggu menyerukan mitra-mitra Barat Ukraina untuk mengerahkan kemauan politik, guna menyediakan pasokan militer yang diperlukan Kyiv atau dunia akan menghadapi "salah satu halaman paling memalukan dalam sejarah."

Presiden Zelensky mengeluarkan seruannya karena paket Amerika Serikat untuk memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya, masih terhambat akibat perbedaan pendapat di Kongres.

Ketika perang sudah memasuki dua tahun pada bulan lalu, pasukan Rusia berhasil mencapai beberapa kemajuan di garis depan sepanjang 1.000 km (600 mil), meskipun garis pertempuran tidak banyak berubah dalam beberapa bulan.

Presiden Zelensky yang jelas-jelas marah, berbicara dalam pidato video malamnya, mengatakan dunia harus "bereaksi dengan tegas" untuk memastikan perang menjadi sebuah usaha yang "tidak ada harapan" bagi pemimpin Kremlin Vladimir Putin, yang hanya menginginkan "perang dan kematian."

"Mereka harus dibuat merasakan semaksimal mungkin ada kekuatan yang menghancurkan mereka yang menghancurkan kehidupan. Kita bisa memastikannya. Masing-masing mitra kita tahu apa yang diperlukan," ujarnya, melansir Reuters 4 Maret.

"Hal yang utama adalah kemauan politik untuk mewujudkan hal ini, untuk mengamankan tingkat pasokan yang akan membantu," katanya.

"Jika tidak demikian, maka akan menjadi salah satu halaman paling memalukan dalam sejarah, jika Amerika atau Eropa kalah dari "Shahed" (drone) Iran atau jet tempur Rusia," tandasnya.

Ukraina, katanya, "menunggu pasokan yang sangat diperlukan dan kami menunggu, khususnya, keputusan Amerika yang dukungannya sangat dibutuhkan."

Presiden Zelensky semakin keras dalam seruannya agar Kongres AS menyetujui bantuan tersebut.

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat AS berada di bawah tekanan untuk meloloskan paket keamanan nasional senilai 95 miliar dolar AS yang meningkatkan bantuan untuk Ukraina dan Israel serta Indo-Pasifik.

Undang-undang tersebut disetujui Senat dengan hasil pemungutan suara 70-29 bulan lalu, namun Ketua DPR Mike Johnson menolak mengajukan rancangan undang-undang bantuan untuk pemungutan suara di DPR.