JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas program makan siang gratis milik pasangan capres dan cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Katanya, langkah ini tak tepat dilakukan karena proses Pemilu 2024 belum selesai.
“Pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan pemilu presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 28 Februari.
Hasto kemudian mempertanyakan pembahasan itu di istana. Dia menuding ada upaya untuk membangun opini tahapan Pilpres 2024 sudah selesai.
“Ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan,” tegasnya.
“Termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahapan pemilu presiden belum selesai. Ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai padahal rekapitulasi baru dilakukan,” sambung eks anggota DPR RI itu.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengamini adanya pembahasan yang menyinggung program presiden terpilih di Pilpres 2024. Namun, klaimnya dia tak membahas secara spesifik soal program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran.
“Supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran. Jadi tidak kembali lagi mengajukan anggaran ke DPR RI. Ini yang disampaikan dalam rapat paripurna kemarin,” kata Jokowi usai membuka Rapat Pimpinan TNI/Polri di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari.
Diberitakan sebelumnya, kabar Presiden Jokowi membahas program makan siang gratis gagasan Prabowo-Gibran muncul setelah sidang kabinet paripurna digelar di Istana Negara, Senin, 26 Februari. Ketika itu sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir.
BACA JUGA:
Informasi ini disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatakan program itu memang dibahas tapi tak secara detail. "Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas detail," kata Ketua Umum Partai Demokrat itu kepada wartawan.