JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD menilai program makan gratis seharusnya tak dibahas dalam sidang kabinet paripurna Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini.
Menurutnya, program itu lebih pantas dibahas ketika sudah dilaksanakannya pelantikan kepada presiden terpilih.
Pembagian makan gratis diketahui merupakan program dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Seharusnya tidak dibicarakan sekarang, tapi menunggu presiden baru. Misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo. Menunggu itu. Artinya, menunggu sesudah 20 Oktober, agar lebih etis," ujar Mahfud kepada wartawan di kawasan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jumat, 1 Maret.
Tapi, kata Mahfud, yang terjadi saat ini justru adanya perbedaan pernyataan antara Presiden Jokowi dengan para menterinya perihal pembahasan program tersebut.
Sebab, Jokowi menampik bila program makan gratis itu dibahas dalam rapat kabinet. Sementara beberapa menteri menyatakan memang ada pembahasan tersebut.
"Jadi, sekarang bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang gak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Kan macem-macem sudah. Sudah mulai tidak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud.
Adapun, Jokowi membantah soal adanya pembahasan program makan siang dan susu gratis di sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, pada Senin, 26 Februari.
BACA JUGA:
"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi.
Sementara Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatakan program itu memang dibahas tapi tak secara detail.
"Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas detail," kata Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.