JAKARTA - Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani menghormati usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2025 yang didorong Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo kepada partai-partai pengusungnya di DPR.
Namun, Muzani mempertanyakan urgensi hak angket tersebut. Sebab menurutnya, hak angket adalah hak konstitusi yang dimiliki oleh anggota dewan untuk mengajukan sesuatu yang dianggap perlu.
"Kami hormati atas pandangan tersebut. Akan tetapi, jika hak angket itu didasarkan kepada dugaan adanya kecurangan pemilu, seluruh dunia memberi apresiasi yang tinggi kepada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlangsung pada hari Rabu 14 Februari 2024 dengan hasil yang dianggap spektakuler," ujar Muzani di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari.
Sekjen Gerindra itu menekankan, sebanyak 278 juta rakyat Indonesia memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin negara ke depan. Suasana pemilu yang damai pada hari pencoblosan lalu, kata Muzani, juga diapresiasi banyak negara luar.
"Suasana pemilu dalam keadaan tenang, dalam suasana guyub, kebersamaan. Dan itu diapresiasi oleh para pemimpin dunia dan tokoh-tokoh dunia. Semua saksikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik, damai," kata Muzani.
BACA JUGA:
Karena itu, Muzani heran jika disebut ada dugaan kecurangan yang dilakukan salah satu paslon. Bahwa masih ada kekurangan dalam Pemilu 2024, menurutnya, itu tentu tidak bisa ditutupi.
"Tetapi suasananya dianggap ini jauh lebih baik dari Pemilu sebelumnya. Karena itu, kalau hak angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena pemilu sekarang, kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik," pungkasnya.