JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) santai menanggapi wacana digulirkannya hak angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Katanya, itu urusan anggota dewan.
Diketahui, wacana pengguliran hak angket ini awalnya disampaikan oleh capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Eks Gubernur Jawa Tengah ini minta dua partai yang mendukungnya di Pilpres 2024, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan hak angket untuk menindaklanjuti berbagai kecurangan di Pemilu, khususnya Pilpres 2024.
"Itu urusan DPR, silakan tanya ke DPR," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 4 Maret.
Diberitakan sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu memastikan partainya solid soal wacana menggulirkan hak angket dugaan Pemilu 2024 di DPR RI. Komunikasi dengan pihak pasangan calon nomor urut, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga sudah dilakukan.
Upaya menggulirkan hak pengawasan oleh DPR RI ini karena tak ingin kecurangan pemilu didiamkan begitu saja. Namun, Adian membantah pengguliran hak angket ini adalah cara untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Enggak ada yang bicara pemakzulan Jokowi. Angketnya belum berproses dan kita tidak tahu (hasilnya, red),” kata Adian kepada wartawan di Kantor Sekretariat Tim Koordinator Relawan Pemenangan Presiden (TK RPP), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya menunggu rekomendasi tim khusus yang dibentuk Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk menggulirkan hak angket tersebut.
Tim ini bekerja di bawah ketua umum partai politik pengusung dan pendukung pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud. Pasangan itu juga ikut terlibat melakukan pengawasan.
“Tim khusus yang akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi, lengkap dengan time table-nya termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 28 Februari.
BACA JUGA:
Hasto mengatakan tim yang dipimpin advokat Todung Mulya Lubis ini kekinian sedang mengumpulkan fakta dan indikasi kecurangan Pemilu 2024. Mereka mengumpulkan informasi dari pakar telekomunikasi dan kelompok pro demokrasi.
“Bapak Todung Mulya Lubis sudah melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan pengungkapan fakta-fakta dugaan kecurangan pemilu dari hulu ke hilir,” tegasnya.