Soal Oposisi Sehat, PAN: Bagi Paslonnya yang Kalah, Terserah Mau Gabung Atau di Luar Pemerintah

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menanggapi soal oposisi sehat jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan. Oposisi sehat itu terdiri dari partai-partai yang kalah dalam pilpres namun tetap memilih berada di luar pemerintahan.

Viva mengatakan, pihaknya akan menunggu hasil resmi KPU. Jika Prabowo-Gibran diberikan mandat oleh rakyat, kata dia, maka akan menjadikan pemerintahan sesuai dengan visi misi yang sudah diserahkan ke KPU.

"Soal koalisi, tergantung mekanisme demokrasi. Inginnya pak Prabowo itu persatuan, menjaga semangat kebersamaan. Tidak ada istilah rekonsiliasi, yang ada hanya menang pemilu, kalah pemilu," ujar Viva saat dihubungi VOI, Sabtu, 17 Februari.

"Bagi partai yang kalah, paslonnya kalah, ya terserah mereka mau bergabung di pemerintahan apa di luar," lanjutnya.

Meski begitu, menurut Viva, koalisi atau oposisi adalah pembicaraan yang sangat logis dan wajar. Namun, pihaknya tetap mengimbau untuk menunggu perkembangan penghitungan suara real count.

"Setelah hasil resmi pleno KPU baru nanti kita akan bicara soal detilnya," kata juru bicara TKN Prabowo Gibran itu.

Disisi lain, Caleg PAN dalil Jawa Timur X itu menjelaskan, bahwa dalam konsep konstitusi tidak ada konsep soal oposisi, yang ada adalah partai pemerintah dan partai di luar pemerintah.

"Dalam bahasa sosiologisnya partai yang di luar pemerintah sering dikatakan sebagai partai oposisi. Padahal sebenarnya DPR sebagai lembagai legislatif punya fungsi oposisi karena salah satu fungsi konstitusionalnya adalah melakukan pengawasan," jelas Viva.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Deputi Pemenangan Timnas Amin, Mardani Ali Sera, menyinggung soal oposisi sehat di tengah kemenangan Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Di mana keduanya ingin merangkul semua pihak alias rekonsiliasi termasuk kubu yang kalah dalam pilpres 2024.

"Saya melihat rekonsiliasi itu tidak bermakna bahwa 01 gabung dengan 02, atau 03 gabung dengan 02," ujar Mardani, dikutip Sabtu, 17 Februari.

Menurutnya, rekonsiliasi bisa berarti bahwa semua pihak mengakui kemenangan pasangan calon (Paslon) yang resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Misalnya, jika Prabowo-Gibran menang berdasarkan real count KPU, maka Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD konsisten akan berada di luar pemerintahan atau oposisi.

Mardani menilai, komposisi itu akan membuat keseimbangan dan membangun oposisi sehat. "Membangun oposisi yang sehat, itu juga bagian dari rekonsiliasi," kata anggota Komisi II DPR RI itu.

Legislator PKS dapil DKI Jakarta itu lantas bercerita soal pengalaman pada Pemilu 2019 lalu. Di mana PKS mendukung Prabowo Subianto. Namun saat Prabowo kalah dan memutuskan bergabung dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, PKS tetap istiqomah berada di jalur oposisi.

"Jadi rekonsiliasi tidak bermakna bahwa 01 gabung dengan 02, karena proposalnya beda," jelas Mardani.