Jokowi Diyakini Pengamat Bakal Akomodir PAN di Kabinet, Demi Citra Merangkul Lawan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini bakal mengocok ulang Kabinet Indonesia Maju. Diyakini pengamat, Jokowi akan ‘menendang’ menteri yang tak produktif dari kabinet.

Muncul juga isu diakomodirnya PAN untuk masuk dalam kabinet. Ada desas-desus PAN dapat jatah menteri. 

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai sinyalemen diakomodirnya PAN dalam kabinet merupakan hak presiden Jokowi sebagai kepala negara. Jika PAN mendapat kursi Menko PMK, cocok saja karena hanya satu menteri.

"Tapi sebenarnya begini, mengakomodir partai oposisi itu harus ada alasan terutama alasan untuk memperkuat dukungan politik, atau menciptakan stabilitas politik. Menurut saya posisi sekarang ini tanpa PAN pun sudah stabil sebenarnya dalam aspek politik," ujar Karyono kepada VOI, Senin, 19 April.

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPO) itu menjelaskan menteri adalah jabatan politik yang juga harus mengedepankan prinsip the right man in the right place. 

"Jadi supaya kinerja menteri sesuai dengan program yang dicanangkan oleh presiden dan wakil presiden, serta sesuai pembangunan jangka panjang nasional agar tercapai," kata Karyono.

Bagi Karyono, lebih baik PAN tetap berada di luar pemerintahan guna menstabilkan kekuatan pemerintah agar tidak terlalu dominan.

"Lebih baik perlu ada check and balance pemerintahan tidak perlu terlalu kuat. Artinya jangan sampai menimbulkan abuse of power mentang-mentang kuat dukungannya bisa menyimpang. Karena itu perlu ada kekuatan diluar partai pengusung pemerintah untuk penyeimbang untuk check and balance," katanya.

Namun kembali lagi, Karyono mengatakan reshuffle adalah hak Presiden Jokowi untuk bersedia mengakomodir PAN. 

"Misal presiden mau akomodir PAN, itu hak prerogatif presiden. Mungkin dia pengen punya legacy sebagai presiden yang paling akomodatif semua ditampung," terang Karyono. 

Menurutnya, dukung atau tidak mendukungnya PAN terhadap pemerintah itu tidak akan berpengaruh apa-apa.

"Katakanlah PAN mau oposisi keras, netral bersama PKS dan Demokrat, enggak akan jatuhkan pemerintahan juga karena kekuatan kecil. Tapi kalau gabung, presiden punya pertimbangan lain juga mungkin supaya lebih stabil lagi pemerintahannya demi mewujudkan agenda pembangunan. Yaa silahkan, saja mungkin dia (Jokowi, red) akan dapat laeacy sebagai presiden yang merangkul lawan politik," papar Karyono.