Perdana Menteri Kaja Kallas dan Menteri Luar Negeri Estonia Masuk Daftar Pencarian Orang Otoritas Rusia

JAKARTA - Polisi Rusia memasukkan Perdana Menteri Estonia, Menteri Luar Negeri Estonia serta Menteri Kebudayaan Lithuania ke dalam daftar orang yang dicari, menurut database Kementerian Dalam Negeri Rusia.

Daftar itu meliputi PM Estonia Kaja Kallas, Menteri Luar Negeri Estonia Taimar Peterkop dan Menteri Kebudayaan Lithuania Simonas Kairys, menurut database kementerian, melansir Reuters 13 Februari.

Kendati menyebutkan nama, basis data Kementerian Dalam Negeri tidak merinci berdasarkan pasal mana mereka dituntut.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Kallas dicari karena "penodaan memori sejarah". Sedangkan kantor berita negara TASS mengatakan para pejabat Negara Baltik dituduh "menghancurkan monumen tentara Soviet".

Sedangkan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan: "Ini hanyalah permulaan".

"Kejahatan terhadap kenangan para pembebas Nazisme dan fasisme di dunia harus dituntut," kata Zakharova.

Sementara itu, juru bicara Kallas tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Adapun juru bicara Kairys dari Lithuania tidak dapat mengkonfirmasi perintah tersebut kepada Reuters.

Sebelumnya, negara-negara Baltik yang dulunya bagian dari Uni Soviet telah mengumumkan rencana untuk menghancurkan monumen-monumen era Soviet.

PM Kallas sendiri mengatakan pada tahun 2022, pihak berwenang Estonia berencana untuk membongkar 200 hingga 400 monumen semacam itu.

Sebagai tanggapan, ketua Komite Investigasi Rusia, Alexander Bastrykin, memerintahkan penyelidikan kriminal atas masalah tersebut.

Para politisi Baltik berisiko ditahan hanya jika mereka melintasi perbatasan Rusia, jika tidak, menyatakan mereka sebagai buronan tidak akan menimbulkan konsekuensi nyata. Pihak berwenang Estonia dan Lituania belum mengomentari perkembangan terbaru ini.

Diketahui, secara total Rusia telah memasukkan puluhan politisi Baltik dari berbagai tingkatan ke dalam daftar orang yang dicari, mulai dari wakil kota hingga anggota parlemen nasional.

Sebelumnya, mantan Menteri Dalam Negeri Latvia Marija Golubeva juga dimasukkan dalam daftar tersebut, menurut media independen Rusia, Mediazona.