Kaja Kallas Bakal Jadi Perdana Menteri Wanita Pertama Estonia

JAKARTA - Estonia bakal mencetak sejarah, seiring dengan kesepakatan dua partai politik terbesar di negara tersebut untuk menunjuk Kaja Kallas (43) sebagai Perdana Menteri baru. Ini untuk pertama kalinya pemerintahan negara tersebut dipimpin wanita.

Partai Reformasi yang berhaluan kanan-tengah dan Partai Tengah berhaluan kiri yang merupakan partai oposisi, sepakat memilih Kallas untuk menggantikan kabinet lama pimpinan Juri Ratas yang tersandung kasus korupsi.

Nantinya, kedua partai akan mendapat tujuh kursi menteri selain jabatan perdana menteri, dari total 15 orang yang ada dalam kabinet pemerintahan. Sekaligus menjadi mayoritas dengan 105 kursi di Parlemen Riigikogu, melansir Euronews. 

Sebelumnya, Presiden Estonia Kersti Kaljulaid pada awal tahun ini diperkirakan akan menunjuk Kallas sebagai perdana menteri, seiring dengan memburuknya situasi pandemi virus corona di negara tersebut.

Belum lagi gejolak ekonomi akibat pandemi dan skandal korupsi, membuat Kaljulaid yang merupakan presiden wanita pertama di negara ini, makin yakin untuk menunjuk Kallas. Partai politik yang dipimpin Kallas pun, Partai Reformasi kanan-tengah memenangi Pemilu Estonia 2019 lalu.

Kaja Kallas merupakan pengacara sekaligus mantan anggota  Parlemen Eropa, putri dari Siim Kallas yang merupakan salah satu pendiri Partai Reformasi, mantan Perdana Menteri Estonia dan mantan Komisaris Uni Eropa. Kaja Kallas memimpin Partai Reformasi sejak tahun 2018.  

Sejumlah posisi kunci di kabinet Kaja Kallas juga akan dipegang oleh perempuan, yakni Menteri Keuangan yang dijabat oleh politisi Partai Reformasi Keit Pentus-Rosimannus dan Menteri Luar Negeri yang akan dijabat oleh diplomar Eva-Maria Liimets.

Untuk diketahui, kendati memenangi Pemilu 2019, Kallas dan Partai Reformasi tidak berhasil memegang pemerintahan. Juri Ratas dengan dukungan koalisi tiga partai, tanpa Partai Reformasi berhasil membentuk pemerintahan. 

Ratas dan kabinetnya mengundurkan diri pada 13 Januari lalu karena skamdal yang melibatkan pejabat penting partai yang dicurigai menerima sumbangan pribadi untuk partai. Imbalannya, bantuan politik untuk pengembangan real estate di distrik pelabuhan ibu kota Estonia, Tallinn.